BANJARMASIN, kalselpos.com – Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin mengatakan, penggunaan dana penanganan Covid-19 sesuai yang diharapkan, namun detail anggaran dalam penggunaannya harus ditingkatkan.
Hal ini disampaikannya, usai Dinas Kesehatan dan Badan Penanganan dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) menyampaikan pertanggungjawaban anggaran penanganan Covid-19 pada 2020 ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin, di ruang paripurna DPRD Banjarmasin, Rabu (15/7/2021).
Selain itu, ia meminta tingkat koordinasi dengan stake holder ditingkatkan kembali, baik dalam hal pengawasan.
Dikatakannya, dana penanganan Covid-19 di 2020 untuk Dinkes Banjarmasin sebesar Rp33 miliar dan Rp31 miliar yang direalisasikan. Sementara untuk BPPD Banjarmasin mendapatkan Rp51 miliar dan dipakai Rp35 miliar.
“Ada tersisa sekitar Rp12 miliar dari dana penanganan Covid-19 tahun lalu,” tuturnya.
Terkait recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 pada 2021 ini, Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin ini berharap, agar penggunaan anggaran Covid-19 lebih maksimal, transparan dan akuntabel.
Hanya saja, ia belum bisa memastikan, berapa total anggaran recofusing untuk penanganan Covid-19 pada 2021 ini belum dipastikan atau ditetapkan. Alasannya, masih menunggu dinas terkait menghitung anggaran, sehingga tidak sampai dua kali usulan anggaran masuk.
“Namun penanganan Covid-19 di 2021 ini akan dipakai anggaran penanganan Covid-19 tahun lalu ditambah recofusing tahun ini,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Machli Riyadi enggan berkomentar terkait penggunaan dan recofusing anggaran Covid-19. “Langsung ke pimpinan dewan saja,” singkatnya.
