Palangka Raya, kalselpos.com – Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara (Barut) Drs Muhlis didampingi Pj Sekda, Asisten III, Inspektur Pembantu (Irban), Kaban Kesbangpol dan Kabag Kesra mengikuti kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Pemperantasan Korupsi Terintegrasi yang dirangkai dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).
Rakor yang dilaksanakan
di Aula Jayang Tingang lantai II, Kantor Gubernur Kalteng di Palangka Raya, Selasa (23/4/2024) ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalteng, H Edy Pratowo.
Pj Bupati Barut mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, akan semakin memperkuat upaya Pemerintah Kabupaten Barut dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Pemkab dan Pemprov maupun pihak terkait akan selalu bersinergi, bekerja sama, dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan selalu menjunjung nilai integritas dalam setiap tindakan, serta fokus terhadap tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang bebas dari korupsi,” kata Muhlis di Palangka Raya.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2024 yang dihadiri secara daring dan luring oleh Pimpinan KPK, Kepala LKPP, Sekda Provinsi Kalteng, Forkopimda Kalteng, Kepala OPD Kalteng, Bupati, Pj. Bupati dan Pj. Wali Kota se-Kalteng, inspektur dan Sekda se-Kalteng, dan tamu undangan lainnya.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan secara umum progres Monitoring Center of Prevention MCP di Provinsi Kalteng semuanya rata-rata meningkat cukup tajam dari tahun 2021 sampai 2023.
Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui MCP yang dapat diakses melalui JAGA.ID. Penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP setiap tahun.
Gubernur Kalteng dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Edy Pratowo sangat menyambut baik kegiatan ini, sebagai upaya kolaboratif KPK dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kalteng, dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
