Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi menghadiri pelatihan dasar 30 relawan karhutla di TPA Tabing Rimbah, Mandastana untuk beri motivasi.
PALANGKA RAYA, kalselpos.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, mengapresiasi langkah Wali Kota Fairid Naparin yang membuka ruang musyawarah bersama ormas dan mahasiswa terkait penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) Karhutla sebesar Rp10 miliar.
Menurut Arif, tidak banyak kepala daerah yang berani membuka pembahasan anggaran bantuan pusat secara terbuka ke publik. Langkah itu dinilai sebagai bentuk transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Saya sangat menghormati langkah Wali Kota Palangka Raya yang berani membahas penggunaan dana Banpres Karhutla secara terbuka, karena anggaran ini harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Arif.
Ia menilai, musyawarah terbuka memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawal langsung agar setiap rupiah dari dana Banpres digunakan optimal dan tepat sasaran.
Keterlibatan ormas dan mahasiswa, lanjutnya, juga penting agar program yang disiapkan pemerintah selaras dengan kondisi riil di lapangan.
“Ini bentuk komitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan bagi kepentingan rakyat dan penanganan Karhutla secara optimal,” ujarnya.
Arif berharap, hasil musyawarah tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan diwujudkan dalam kerja nyata yang dirasakan masyarakat, terutama dalam upaya pencegahan agar kebakaran tidak terus meluas.
Menurutnya, transparansi anggaran Karhutla juga menjadi modal membangun kepercayaan publik di tengah dampak luas yang ditimbulkan kabut asap setiap tahun.
“Kolaborasi, transparansi, dan kerja nyata adalah kunci untuk mewujudkan Palangka Raya yang kita inginkan, terbebas dari ancaman Karhutla,” pungkasnya.
