Wakil Ketua II Komisi I DPRD Palangka Raya Syaufwan Hadi mengapresiasi transparansi musyawarah alokasi Banpres Karhutla Rp10 miliar.
PALANGKA RAYA, kalselpos.com – Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan musyawarah terbuka terkait alokasi dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah transparansi ini dinilai krusial untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan tepat sasaran.
“Setiap bantuan tersebut harus dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, dan dana bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan memberikan dampak nyata dalam penanganan karhutla,” ujar Syaufwan di Palangka Raya.
Politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Kota Palangka Raya ini menekankan bahwa pemanfaatan dana jumbo tersebut tidak boleh habis hanya untuk membiayai operasional pemadaman saat api sudah membesar. Menurutnya, strategi pembiayaan harus mulai digeser untuk menyentuh program pencegahan yang berkelanjutan guna menekan kemunculan titik api (hotspot) baru di lapangan.
Lebih lanjut, Syaufwan mengingatkan bahwa penanggulangan bencana kabut asap dan kebakaran lahan ini mustahil berhasil jika hanya mengandalkan satu instansi. Pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan, akademisi/mahasiswa, hingga para relawan lapangan.
“Dana Rp10 miliar ini diharapkan dapat memperkuat operasional BPBD bersama seluruh tim satuan tugas dan relawan yang berada di garda terdepan penanganan karhutla. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran ini digunakan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
