Banjarmasin, kalselpos.com – Tekanan terhadap keuangan daerah menjadi perhatian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan. Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, fraksi tersebut mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mengkaji penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Usulan itu disampaikan saat penyampaian Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKS menilai kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat telah mempersempit ruang fiskal daerah sehingga diperlukan langkah antisipatif.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel, Firman Yusi, menegaskan pembangunan tidak boleh terhambat hanya karena keterbatasan anggaran. Karena itu, pemerintah daerah perlu membuka peluang pembiayaan baru yang mampu mendukung pelaksanaan program prioritas dan proyek strategis.
Salah satu instrumen yang dinilai potensial adalah sukuk daerah. Selain dapat menjadi sumber pendanaan jangka menengah dan panjang, instrumen berbasis syariah tersebut dinilai sesuai dengan karakter pembangunan Kalimantan Selatan yang terus mendorong penguatan ekonomi syariah.
PKS juga menyebut penerbitan sukuk daerah memiliki landasan hukum yang memadai melalui regulasi mengenai pemerintahan daerah dan pinjaman daerah. Di sisi lain, langkah tersebut dinilai sejalan dengan Misi Ketiga RPJMD Kalimantan Selatan 2025–2029, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan berbasis syariah.
Melalui kajian yang matang dan tata kelola yang baik, Fraksi PKS berharap sukuk daerah dapat menjadi instrumen inovatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta memperluas sumber pembiayaan daerah di masa mendatang.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
