DPRD Kota Banjarmasin mengkritik ketimpangan distribusi air asin PTAM Bandarmasih serta mendesak adanya kompensasi keringanan tagihan pelanggan.
BANJARMASIN, Kalselpos.com —
Persoalan kualitas air kembali menjadi sorotan tajam di Kota Banjarmasin. Sejumlah pelanggan PAM Bandarmasih di Kecamatan Banjarmasin Timur, Barat, Tengah, dan sebagian Utara mengeluhkan aliran air yang terasa asin. Kondisi ini terjadi akibat kemarau panjang yang memicu peningkatan kadar garam pada sumber air baku.
Sebaliknya, pelanggan di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan sebagian wilayah Utara masih menikmati aliran air yang relatif normal. Perbedaan mencolok ini langsung menuai kritik keras dari kalangan DPRD Kota Banjarmasin. Para wakil rakyat menilai situasi tersebut tidak adil karena semua pelanggan membayar nilai tagihan yang sama.
Direktur Utama PAM Bandarmasih, Zulbadi, memberikan penjelasan teknis mengenai fenomena ini. Menurutnya, intrusi air laut telah meningkatkan kadar garam di sejumlah intake milik perusahaan. Akibatnya, PAM Bandarmasih terpaksa menghentikan operasional beberapa fasilitas pengolahan.
“Kadar garam terus meningkat di sejumlah intake. Oleh karena itu, kami saat ini hanya mengoperasikan satu intake, yakni IPA 2 yang bersumber dari Sungai Tabuk,” jelas Zulbadi.
Zulbadi sangat berharap hujan bisa segera turun di wilayah tangkapan air. Kehadiran hujan deras akan membantu memperbaiki kualitas air baku sehingga dapat diolah sesuai standar kesehatan.
“Mudah-mudahan hujan segera turun. Jika baku mutunya terus berada di bawah standar, kami tentu tidak bisa mengolah air baku tersebut,” tambahnya.
Namun, penjelasan tersebut belum mampu meredakan keresahan dan kekecewaan masyarakat. Anggota DPRD Banjarmasin dari Fraksi Gerindra, Hj Neli Listriani, mendesak pihak PAM Bandarmasih untuk segera menyiapkan langkah konkret di lapangan.
“Warga di Kecamatan Banjarmasin Barat paling sering mengalami kesulitan air. Bahkan sekarang air yang mengalir terasa asin, sehingga tentunya tidak layak untuk dikonsumsi warga,” ujar Neli.
Neli menilai PAM Bandarmasih wajib menunjukkan bentuk tanggung jawab nyata saat kualitas layanan menurun. Tanggung jawab tersebut bisa berupa pemberian kompensasi langsung atau kebijakan keringanan pembayaran tagihan bulanan.
“Saya meminta PAM Bandarmasih cepat merespons kebutuhan mendesak para pelanggan. Mereka bisa menempatkan tandon-tandon berisi air bersih yang siap konsumsi di pemukiman warga,” katanya.
“Harus ada kompensasi dari PAM Bandarmasih kepada pelanggan terdampak. Berikan keringanan biaya untuk meringankan beban masyarakat,” tambah Neli.
Sorotan senada juga meluncur dari anggota DPRD Banjarmasin dari Fraksi PDI Perjuangan, Tugiatno. Ia secara khusus mempertanyakan pola distribusi air yang terkesan tebang pilih antarwilayah kecamatan.
“Kenapa distribusinya bisa terbagi seperti itu? Apakah sistem tidak mampu mengolah air untuk kelima kecamatan? Kenapa hanya dua kecamatan yang mendapat air normal? Mengapa pasokan tidak dibagi rata saja ke semua wilayah meskipun volume airnya sedikit,” tanya Tugiatno.
Menurut Tugiatno, manajemen tidak boleh berlindung di balik alasan perbedaan sistem instalasi pengolahan air saja. Masalah ini menyangkut keadilan bagi seluruh warga kota.
“Kasihan warga di kecamatan lain yang terpaksa menerima air asin. Padahal, pembayaran beban tarif oleh semua pelanggan tetap sama tanpa ada perbedaan kelas,” katanya.
Tugiatno meminta PAM Bandarmasih bergerak cepat mencari solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah ini krusial agar masyarakat terdampak kembali mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.
“Jangan sampai masalah ini memicu gejolak sosial atau aksi protes dari para pelanggan. Bahkan, jangan sampai nama PAM dipelintir masyarakat menjadi perusahaan air masin. Secepatnya cari solusi terbaik,” tegas Tugiatno.
Persoalan ini mendesak untuk segera mendapat penanganan karena air merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Akibat penurunan kualitas ini, warga kini terpaksa mengeluarkan biaya ekstra demi membeli air galon untuk minum dan memasak.
Saat ini, PAM Bandarmasih sebenarnya sudah menyediakan pasokan air layak konsumsi melalui armada mobil tangki. Namun, fasilitas bantuan ini baru bergerak jika ada permintaan resmi dari kelompok masyarakat.
Oleh karena itu, kalangan DPRD mendorong manajemen untuk mengubah pola kerja mereka secara proaktif. PAM Bandarmasih harus melakukan langkah jemput bola tanpa perlu menunggu keluhan atau permohonan dari warga terdampak.
Krisis air ini sekaligus menambah panjang daftar masalah yang harus dihadapi warga Banjarmasin. Selain kepungan kabut asap akibat karhutla, kini masyarakat juga harus berjuang keras mendapatkan setetes air bersih.
