Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan menegaskan Satreskrim Polres Tala masih mengumpulkan alat bukti terkait isu dugaan mafia solar.
Pelaihari, kalselpos.com – Isu dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kabupaten Tanah Laut (Tala) Kalimantan Selatan, yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial, mendapat perhatian publik. Salah satunya mencuat melalui unggahan akun Instagram @infocerewet_kalsel02 yang menyoroti dugaan belum adanya tindakan tegas dari Polres Tala terhadap pihak-pihak yang disebut terlibat dalam praktik tersebut.
Selain mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan mafia solar, publik juga menyoroti kabar yang menyebutkan, salah satu pihak yang diduga terlibat merupakan mantan oknum anggota TNI. Namun, informasi tersebut hingga kini masih perlu dibuktikan dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Menanggapi berbagai pertanyaan dan sorotan masyarakat tersebut, Kapolres Tanah Laut, AKBP Ricky Boy Siallagan saat di konfirmasi kalselpos.com, Kamis (05/11/2026), menyampaikan pihaknya tidak tinggal diam. Jajaran Satreskrim Polres Tanah Laut masih melakukan pengumpulan bukti serta berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk melengkapi kebutuhan pembuktian.
Menurut Kapolres, proses penyelidikan membutuhkan ketelitian agar setiap langkah penegakan hukum memiliki dasar yang kuat dan tidak keliru dalam penerapan hukum acara.
“Reskrim Polres Tanah Laut masih mengumpulkan bukti dan tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelengkapan bukti agar tidak salah dalam menerapkan hukum acara,” ucapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kecukupan alat bukti sebelum seseorang ditetapkan atau disebut sebagai pelaku tindak pidana.
“Tanpa alat bukti yang cukup, akan menjadi zalim untuk menyebut seseorang sebagai pelaku kejahatan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penjelasan Polres Tanah Laut atas pertanyaan publik mengenai perkembangan penanganan isu dugaan mafia solar yang beredar di media sosial.
Meski demikian, masyarakat tentu berharap proses pengumpulan bukti dan koordinasi yang sedang dilakukan dapat segera memberikan kejelasan. Terlebih, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Hingga keterangan tersebut disampaikan, mengenai terkait adanya dugaan mantan oknum TNI yang terlibat. Pihaknya berterimakasih untuk semua informasi yang diberikan.
“Kami berterima kasih untuk semua informasi yang diberikan,” ujar Ricky.
Publik kini menanti perkembangan konkret dari penanganan perkara tersebut. Transparansi informasi dan tindak lanjut penegakan hukum diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan ditangani secara profesional, objektif, dan berdasarkan hukum.
Sebab, penegakan hukum bukan hanya tentang seberapa cepat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga tentang seberapa kuat bukti yang menjadi dasar sebuah tindakan hukum.
