Banjarmasin tak masuk daftar penerima Banpres Karhutla Rp100 Miliar meski menangani 71 kebakaran lahan dan ikut memadamkan api di daerah tetangga.
BANJARMASIN, Kalselpos.com – Kota Banjarmasin tidak masuk dalam daftar penerima langsung Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp100 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Padahal, sejak Juli hingga awal Oktober 2026, sedikitnya 71 kejadian kebakaran lahan tercatat di Kota Seribu Sungai tersebut.
Tak hanya menangani kebakaran di wilayah sendiri, petugas dan relawan pemadam kebakaran asal Banjarmasin juga turut berjibaku membantu pemadaman di sejumlah daerah tetangga, seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, hingga Kota Banjarbaru.
Kondisi ini menjadi perhatian karena penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan kesiapan personel, tetapi juga dukungan operasional, bahan bakar, perawatan armada, serta peralatan pemadaman yang memadai.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin, Husni Thamrin, membenarkan bahwa Kota Banjarmasin tidak tercantum dalam daftar daerah penerima langsung Banpres untuk penanganan karhutla.
“Benar, Banjarmasin tidak termasuk,” ujar Husni saat dikonfirmasi.
Berdasarkan rincian alokasi yang tersedia, bantuan senilai Rp100 miliar tersebut dibagi kepada enam penerima. BPBD Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh Rp30 miliar, Kabupaten Tanah Laut Rp20 miliar, Kota Banjarbaru Rp15 miliar, Kabupaten Tapin Rp15 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp10 miliar, dan Kabupaten Tanah Bumbu Rp10 miliar.
Sementara itu, Banjarmasin yang juga menghadapi ancaman kebakaran lahan tidak tercantum sebagai penerima langsung bantuan tersebut.
71 Kejadian Kebakaran Lahan, Relawan Ikut Bantu Daerah Tetangga
Data Pemerintah Kota Banjarmasin mencatat sedikitnya 71 kejadian kebakaran lahan sejak Juli hingga awal Oktober 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla tetap menjadi persoalan yang membutuhkan kesiapsiagaan dan dukungan penanganan secara berkelanjutan.
Bahkan, keterlibatan petugas dan relawan Banjarmasin tidak berhenti di batas wilayah administrasi kota. Saat kebakaran terjadi di daerah perbatasan maupun wilayah tetangga, mereka turut membantu pemadaman dengan mengerahkan personel, kendaraan, dan peralatan yang tersedia.
Husni mengatakan, pengerahan personel untuk membantu daerah sekitar merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin, terutama untuk mengantisipasi kebakaran yang berpotensi meluas hingga ke permukiman warga.
“Sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin, kita ikut membantu pemadaman daerah tetangga, karena kita yang paling dekat dan juga dampaknya pasti masuk ke Banjarmasin. Jangan sampai kebakaran lahan ini mendekati atau masuk ke permukiman masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kebakaran di wilayah sekitar juga berpotensi berdampak terhadap Banjarmasin. Karena itu, upaya pemadaman lintas daerah menjadi bagian penting dalam mencegah api meluas dan mengancam keselamatan masyarakat.
Dukungan Operasional Relawan Jadi Perhatian
Tidak masuknya Banjarmasin dalam daftar penerima langsung Banpres turut memunculkan perhatian terhadap kebutuhan dukungan bagi petugas dan relawan pemadam kebakaran yang aktif di lapangan.
Bantuan operasional, seperti bahan bakar minyak (BBM), biaya pemeliharaan kendaraan, perawatan mesin pompa, hingga perlengkapan keselamatan, dinilai penting untuk menjaga kesiapan armada dan personel selama menghadapi karhutla.
Terlebih, sebagian relawan pemadam kebakaran di Banjarmasin juga mengerahkan sumber daya mereka untuk membantu penanganan kebakaran di luar wilayah kota.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan relawan dalam menjalankan tugas, baik saat menangani kebakaran di lingkungan sendiri maupun ketika membantu daerah lain dalam kondisi darurat.
Meski tidak tercantum sebagai penerima langsung Banpres Rp100 miliar, petugas dan relawan Banjarmasin tetap mengambil bagian dalam penanganan karhutla di Kalimantan Selatan.
Di tengah ancaman kebakaran yang masih membayangi, kesiapan personel, ketersediaan peralatan, dan dukungan operasional menjadi faktor penting agar upaya pemadaman dapat berjalan optimal serta melindungi permukiman dan keselamatan masyarakat.
