Anggota Wantimpres Rocky Gerung menyarankan Wapres Gibran mengundurkan diri untuk meredam keresahan publik.
kalselpos.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil langkah elegan dengan mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah tersebut dinilai perlu guna menunjukkan sikap negarawan sekaligus meredam akumulasi kegelisahan publik terkait polemik dokumen pendidikan Wapres.
Pernyataan tersebut dilansir dari berbagai sumber yang disampaikan Rocky saat menjadi narasumber dalam program di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Kamis (8/10/2026). Menurut Rocky, keputusan mundur dapat mencegah Presiden Prabowo Subianto terseret dalam beban legitimasi politik.
“Hari-hari ini semua orang gelisah. Beban psikologis itu yang mau saya cairkan. Karena itu, di dalam pikiran saya, alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri,” ujar Rocky. Ia menambahkan bahwa tindakan ini penting untuk mencegah amuk massa serta menjaga kepala negara agar tidak dikaitkan dengan isu pasangan yang dinilai ilegal.
Lebih lanjut, Rocky menyoroti amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa perselisihan hasil pilpres yang dinyatakan tidak dapat diterima. Ia menilai majelis hakim konstitusi bersikap “cuci tangan”. Kendati MK menyatakan tidak berwenang mendiskualifikasi Wapres yang telah resmi dilantik, pertimbangan hukum tersebut dinilai secara implisit melemparkan penyelesaian masalah ke ranah politik di DPR RI.
“Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan karena dua-duanya dimenangkan. Namun, secara implisit, MK ingin menjadi jembatan untuk membawa isu ini dari ruang dengar publik ke DPR,” tutur akademisi tersebut. Rocky mengibaratkan putusan MK sebagai pengiriman “bola panas” agar keresahan masyarakat yang telah berlangsung lama dapat direspons oleh parlemen.
Oleh karena itu, Rocky mendesak jajaran wakil rakyat di Senayan segera mengambil peran aktif untuk menindaklanjuti pertimbangan hukum MK secara konstitusional. Ia memeringatkan bahwa kelambatan respons dari DPR dapat memicu luapan kemarahan kolektif masyarakat atas fenomena politik dinasti.
“Sekarang masalahnya harus diselesaikan di DPR menjadi masalah politik. Kita mesti mencegah jangan sampai kemarahan publik yang terakumulasi, mulai dari kasus ijazah Pak Jokowi hingga Pak Gibran, membuat masyarakat merasa bahwa ini saatnya memberikan hukuman maksimal pada Dinasti Jokowi,” pungkas Rocky.
