Menhut dan Wali Kota Palangka Raya Tinjau Penanganan Karhutla Sebangau

Teks foto :  Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin (kiri) saat mendampingi Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni (kedua dari kiri) meninjau penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan Taman Nasional Sebangau, Palangka Raya, Selasa (13/10/2026). (Foto: Ist)(kalselpos.com)

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mendampingi Menhut Raja Juli Antoni meninjau lokasi karhutla Taman Nasional Sebangau dan Nyaru Menteng.

Palangka Raya, kalselpos.com – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mendampingi kunjungan kerja Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni, saat meninjau penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan Taman Nasional Sebangau serta pusat rehabilitasi orangutan di Nyaru Menteng, Selasa (13/10/2026).

Bacaan Lainnya

 

Dalam kesempatan tersebut, Fairid menyampaikan sejumlah isu krusial terkait penanganan dampak karhutla di wilayahnya. Salah satu poin utama yang diusulkan adalah pemanfaatan Dana Bantuan Presiden (Banpres) sebagai solusi permodalan usaha sekaligus penyaluran bantuan kesehatan bagi warga terdampak.

 

“Insya Allah untuk Kota Palangka Raya, jika tidak ada halangan, mohon doanya saja. Pak Menteri tadi juga berpesan agar kita banyak berdoa. Yang pasti, semua berkas usulan terkait Banpres sudah resmi kita ajukan,” ujar Fairid usai peninjauan.

 

Selain fokus pada pemadaman titik api, perhatian utama pemerintah saat ini tertuju pada pembenahan sarana pendukung konservasi orangutan yang terdampak di kawasan Nyaru Menteng 2. Fairid mengungkapkan bahwa lokasi rehabilitasi tersebut hingga kini belum teraliri arus listrik.

 

Demi mengoptimalkan penanganan di lapangan, Pemerintah Kota Palangka Raya bergerak cepat mengatasi kendala infrastruktur tersebut.

 

“Konsentrasi kita selanjutnya, selain pemadaman, adalah memulihkan kondisi Nyaru Menteng 2 untuk konservasi orangutan. Karena di sana belum ada listrik, saya langsung berkoordinasi dengan pihak PLN. Pak Menteri tadi juga meminta kepastian kapan aliran listrik bisa masuk. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah dapat terealisasi,” tambahnya.

 

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media mengenai kemungkinan penetapan status bencana nasional, Fairid menegaskan bahwa belum ada pembahasan ke arah sana bersama Menhut. Menurutnya, kewenangan terkait usulan peningkatan status tersebut sepenuhnya berada di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

 

 

Pos terkait