Banjarmasin, kalselpos.com – Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat meski kondisi fiskal daerah mengalami tekanan.
Anggota Banggar DPRD Kalsel, HM Syaripuddin, mengatakan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak boleh berdampak pada berkurangnya kualitas pelayanan dasar. Karena itu, Banggar memberikan sejumlah rekomendasi dalam pembahasan KUA-PPAS 2027.
Banggar meminta pemerintah daerah menguji kembali dasar perhitungan SiLPA akhir 2026 dan proyeksi DBH 2027 karena keduanya menjadi penentu ruang fiskal tahun depan. Selain itu, Banggar juga meminta agar belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta pengadaan alat kesehatan dan sarana sekolah tetap dilindungi dari pemangkasan anggaran.
Di sisi pendapatan, Banggar mendorong optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi sistem pemungutan, serta penagihan aktif terhadap potensi penerimaan yang belum tergarap. Berdasarkan hasil kajian awal, terdapat peluang tambahan PAD sekitar Rp477,8 miliar yang masih memerlukan validasi bersama TAPD dan perangkat daerah terkait.
Syaripuddin menegaskan seluruh potensi tersebut merupakan estimasi awal yang disusun berdasarkan data realisasi pendapatan masing-masing OPD dan bukan target final APBD. Ia berharap seluruh angka dalam KUA-PPAS diselaraskan dengan LKPD hasil audit BPK agar tidak terjadi perbedaan data selama pembahasan.
“Di tengah keterbatasan fiskal yang dipengaruhi faktor di luar kendali daerah, PAD harus dioptimalkan secara serius tanpa membebani masyarakat. Pada saat yang sama, belanja yang menyentuh kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
