Banjarmasin, kalselpos.com– Fraksi PKS DPRD Kalimantan Selatan menegaskan, keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan APBD yang lebih produktif.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kalsel, Firman Yusi, saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKS terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel.
Dia juga mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Namun, menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Ia juga meminta agar SILPA Tahun Anggaran 2025 dimanfaatkan secara tepat sasaran melalui program-program yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
Menurut Firman, sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan perlu menjadi prioritas karena memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membuka lapangan kerja.
“Pengalokasian SILPA harus mampu memperkuat ketahanan pangan dan menjadi bantalan ekonomi masyarakat di tengah ancaman inflasi serta krisis pangan global,” tegasnya.
Firman menambahkan, pengelolaan APBD harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, setiap rupiah anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di masa mendatang, ucapnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
