Banjarmasin, kalselpos.com – Penyusunan APBD Kalimantan Selatan Tahun 2027 diharapkan tidak hanya memenuhi target belanja daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi PKS, Habib Hamid Bahasyim.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyusun program dan kegiatan mengingat kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, setiap usulan anggaran perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia menilai perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan persiapan yang baik, berbagai kendala seperti keterlambatan pekerjaan, rendahnya serapan anggaran, hingga proyek yang tidak selesai dapat diminimalkan.
Habib menegaskan penyusunan APBD harus dilakukan secara rasional, terukur, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah juga diminta tidak memaksakan program yang melampaui kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tahun sebelumnya sebagai dasar penyempurnaan kebijakan anggaran pada tahun berikutnya. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran benar-benar digunakan secara efektif dan efisien.
DPRD Kalimantan Selatan, lanjutnya, akan terus mengawasi proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD 2027. Ia berharap anggaran daerah dapat menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
