Rantau, kalselpos.com – Lima fraksi di DPRD Tapin menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tapin. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rapat paripurna DPRD Tapin, Kamis (11/6/2026).
Penerimaan Ranperda tersebut disampaikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Tapin, H Yamani.
Ketua DPRD Tapin, Achmad Riduan Syah, mengatakan pembahasan Ranperda merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ranperda pertanggungjawaban APBD ini akan dibahas lebih lanjut melalui tahapan yang telah diatur. DPRD bersama pemerintah daerah akan mencermati seluruh substansi yang disampaikan agar pelaksanaannya akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Sebagai pembuka awal dalam pembahasan tersebut, DPRD Tapin sudah memberikan pandangan umum terhadap Ranperda tersebut melalui Fraksi-Fraksi DPRD Tapin yang telah disampaikan.
“Dari pandangan umum tersebut nanti pembahasan di lakukan, sebelum di tetapkan menjadi peraturan daerah, “katanya.
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 selanjutnya akan dilakukan melalui tahapan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tapin sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Menanggapi Pemandangan umum disampaikan, Bupati Tapin H Yamani menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menerima dan memberikan pemandangan umum terhadap Ranperda tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Tapin yang telah menerima serta memberikan pemandangan umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kami berharap proses pembahasan dapat berjalan lancar sehingga dapat ditetapkan tepat waktu sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” kata Yamani.
Menurutnya, penerimaan dari lima fraksi menjadi modal penting untuk melanjutkan pembahasan hingga penetapan peraturan daerah sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Oleh karenanya pada kesempatan ini mengajak seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun daerah.
“Kolaborasi yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, “ujarnya.
Semangat kebersamaan harus terus dijaga agar cita-cita mewujudkan Kabupaten Tapin yang berintegritas, sejahtera, inovatif, agamis, maju, dan berkelanjutan dapat tercapai.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
