Gubernur Muhidin Kukuhkan Harry Bowo Kepala BPKP Kalsel Baru

Teks foto : SINERGI DAERAH - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin (kedua kanan) berfoto bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel yang baru, Harry Bowo (kedua kiri), pada acara pengukuhan dan serah terima jabatan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (15/10). (ist)(kalselpos.com)

Gubernur Kalsel H. Muhidin mengukuhkan Harry Bowo sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalsel menggantikan Ayi Riyanto di Gedung Idham Chalid Banjarbaru.

Banjarbaru, kalselpos.com-Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, resmi mengukuhkan Harry Bowo sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel yang baru di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (15/10). Harry menggantikan Ayi Riyanto yang kini pindah tugas ke Jawa Tengah.

Bacaan Lainnya

 

 

Pergantian ini diarahkan untuk memperkuat sinergi pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah. Gubernur Muhidin mengapresiasi kemitraan yang telah berjalan erat dan mengajak seluruh instansi memperkuat kolaborasi.

 

“Mari berkolaborasi, baik pemprov, kabupaten, maupun instansi vertikal, untuk membangun tata kelola keuangan di Kalsel,” ujar Muhidin.

 

Menurutnya, bimbingan BPKP sangat penting untuk memastikan perencanaan hingga penganggaran program berjalan sesuai regulasi. Pembinaan tersebut menjadi instrumen evaluasi dini guna mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.

 

“Sekarang penekanannya pada pembinaan. Kami mengharapkan bimbingan terus-menerus agar wawasan kita mengenai keuangan meningkat,” jelasnya.

 

Muhidin menginstruksikan seluruh perangkat daerah proaktif berkoordinasi dengan BPKP, BPK, dan Inspektorat sejak tahap perencanaan anggaran. Langkah mitigasi ini wajib diambil demi meminimalkan kesalahan fatal.

 

“Di masa pemerintahan saya, tidak boleh ada lagi kesalahan fatal. Kita harus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan demi Kalsel yang lebih baik,” tegasnya.

 

Sementara itu, Kepala BPKP RI melalui Deputi Akuntan Negara, Iwan Taufiq Purwanto, menegaskan momentum ini harus memacu komitmen good governance. Pengawasan akuntabilitas tidak hanya menyasar pemda, tetapi juga BUMN dan BUMD.

 

“Kami berharap Saudara Harry Bowo langsung diterima sebagai mitra kerja untuk melanjutkan bahkan meningkatkan kerja sama yang sudah berjalan baik,” pungkas Iwan.

 

 

Pos terkait