Bank Kalsel menyatakan kesiapan mendukung konsolidasi 8 BPR milik pemkab se-Kalsel. Dirut Fachrudin siapkan fasilitas kantor pusat dan pelatihan SDM.
Banjarmasin, kalselpos.com – Bank Kalsel menyatakan kesiapannya mendukung konsolidasi delapan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah kabupaten di Kalsel. Selain menyediakan fasilitas kantor pusat di Banjarmasin, Bank Kalsel juga berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) demi memperkuat kelembagaan dan memperluas akses permodalan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, usai penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) konsolidasi BPR milik pemerintah daerah se-Kalsel di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Selasa (13/10/2026) malam.
Konsolidasi ini melibatkan BPR dari delapan wilayah, yakni Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tapin, Kotabaru, dan Tanah Laut.
Fachrudin mengungkapkan, rencana penggabungan ini sudah dibahas sejak dua tahun lalu. Saat ini, prosesnya terus dimatangkan bersama Pemerintah Provinsi Kalsel dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini diharapkan mampu menyehatkan kelembagaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat koordinasi bisnis demi mengoptimalkan pelayanan publik.
“Sebagai bentuk dukungan konkret, Bank Kalsel siap memfasilitasi kebutuhan kantor pusat BPR hasil konsolidasi di Banjarmasin. Kami juga akan mendukung peningkatan kompetensi komisaris, direksi, dan pegawai BPR melalui program pelatihan di Aksel University,” ujar Fachrudin.
Ia menegaskan, penggabungan kelembagaan tidak akan menghapus program pembiayaan yang sudah berjalan di masing-masing daerah. Program-program tersebut tetap berjalan dan disesuaikan dengan visi-misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat setempat, termasuk program pembiayaan dengan bunga nol persen bagi pelaku usaha.
Proses konsolidasi ini ditargetkan memasuki tahap pelaksanaan pada April 2027. Penyusunan format kelembagaan dan mekanisme penggabungan kini tengah digodok dengan memperhatikan regulasi OJK agar transisi berjalan mulus tanpa mengganggu keberlangsungan operasional.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyatakan bahwa konsolidasi ini bertujuan memperkuat layanan permodalan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui lembaga yang terintegrasi dengan pusat operasional di Banjarmasin dan jaringan kantor di kabupaten, BPR diharapkan mampu memberikan layanan pembiayaan yang lebih terkoordinasi tanpa mengabaikan karakteristik kebutuhan tiap daerah.
Fachrudin berharap konsolidasi ini membuka peluang sinergi yang saling menguntungkan. Pembagian peran bisnis yang jelas antara BPR dan Bank Kalsel dinilai penting agar kedua belah pihak dapat saling mendukung dalam memperluas akses layanan keuangan dan pembiayaan produktif di Bumi Lambung Mangkurat.
