DPRD dan Pemkab HSS menandatangani kesepakatan KUA-PPAS Perubahan 2026 dan KUA-PPAS 2027 dalam rapat paripurna.
Kandangan, kalselpos.com– DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2026. Selain itu, mereka juga menyetujui KUA-PPAS 2027 dalam rapat paripurna pada Rabu (12/8/2026).
Ketua DPRD Kabupaten HSS, Akhmad Fahmi, memimpin langsung prosesi penandatanganan berita acara kesepakatan tersebut. Beliau melakukan penandatanganan bersama unsur pimpinan dewan dan Bupati HSS, Syafrudin Noor. Dalam momen penting tersebut, Wakil Bupati HSS, Suriani, turut mendampingi bupati secara langsung.
Melalui kesepakatan ini, nilai KUA-PPAS Perubahan 2026 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Anggaran semula pada APBD Murni 2026 sebesar Rp1.976.539.328.226. Selanjutnya, angka tersebut berubah menjadi Rp2.038.279.751.520. Sementara itu, target pagu anggaran untuk KUA-PPAS 2027 ditetapkan sama, yaitu sebesar Rp2.038.279.751.520.
Bupati HSS, Syafrudin Noor, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran legislatif. Beliau berterima kasih karena DPRD telah bersinergi menyepakati KUA-PPAS Perubahan 2026 dan KUA-PPAS 2027 tepat waktu. Menurutnya, penyusunan rancangan ini merupakan tahapan yang sangat krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus menitikberatkan anggaran pada pemenuhan kebutuhan masyarakat luas.
Beliau menambahkan bahwa tim anggaran pemerintah daerah sudah melakukan penyesuaian secara mendalam. Mereka mengacu pada dinamika perkembangan makro ekonomi daerah saat ini. Selain itu, tim juga menghitung realisasi pendapatan terkini beserta kebutuhan belanja yang mendesak. Dengan demikian, kesepakatan ini bisa menjadi landasan kuat untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD.
“Semoga kesepakatan bersama ini menjadi awal yang baik,” ujar Bupati Syafrudin. Beliau berharap langkah ini mampu mendorong pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, anggaran ini juga harus efektif untuk mengatasi kemiskinan serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan di Kabupaten HSS.
