Pemko Palangka Raya menyiagakan alokasi dana BTT serta merancang pembuatan kanal air guna memitigasi bencana karhutla dan kekeringan panjang.
Palangka Raya, kalselpos.com –
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang guna menghadapi potensi kekeringan berkelanjutan. Selain mengandalkan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemko juga menyiagakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan kondisi darurat.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyatakan bahwa tambahan alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan digunakan secara optimal. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporannya.
“Kami pastikan (anggaran) digunakan sebaik-baiknya dan disertai laporan pertanggungjawaban. Selain dari BPBD, kami juga menyiagakan dana BTT,” ujar Fairid, Kamis (24/9/2026).
Fairid menambahkan, pemerintah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah memperhitungkan risiko kekeringan yang diperkirakan berlangsung lebih lama. Oleh karena itu, strategi penanganan dirancang tidak hanya untuk jangka pendek, melainkan juga mencakup rencana jangka menengah dan panjang.
Terkait fleksibilitas anggaran, Fairid menjelaskan bahwa Pemko masih memiliki ruang untuk melakukan pergeseran dana jika terjadi kondisi mendesak, meskipun APBD Perubahan 2026 telah ditetapkan. Pergeseran tersebut dipastikan tetap berjalan sesuai koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan.
“Setelah APBD Perubahan 2026 diketuk, pergeseran anggaran sebenarnya masih memungkinkan untuk kondisi mendesak,” jelasnya.
Saat ini, fokus utama Pemko Palangka Raya adalah mengatasi karhutla serta memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Untuk antisipasi jangka panjang, Pemko tengah merancang program mitigasi yang lebih terencana, termasuk opsi pembuatan kanal-kanal air.
Langkah strategis ini juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Fairid mengungkapkan, dirinya sempat menerima kunjungan Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas sinkronisasi penanganan dampak kemarau tersebut.
Melalui penguatan mitigasi dan kesiapan anggaran ini, Pemko Palangka Raya berharap dampak buruk dari kekeringan dan bencana karhutla di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan.
