Pemkab Tapin menggelar High Level Meeting dan Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Bali guna mempercepat digitalisasi transaksi daerah.
Rantau, kalselpos.com –
Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat komitmen mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Langkah nyata ini berjalan melalui agenda High Level Meeting dan Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI). Pihak panitia menggelar acara tersebut di Hotel Aryaduta Bali, Selasa (28/7/2026).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah saat ini. Pemkab ingin membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik. Prinsip utamanya harus berjalan transparan, efisien, dan akuntabel.
Sementara itu, kegiatan ini mengusung tema penguatan komitmen digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui implementasi KKI. Sekitar 100 peserta mengikuti forum ini secara aktif. Komposisi peserta terdiri atas para kepala perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah.
Bupati Tapin, H. Yamani, menyatakan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan merupakan agenda penting reformasi birokrasi. Menurutnya, penggunaan Kartu Kredit Indonesia menjadi instrumen strategis. Sistem ini mempercepat proses pembayaran belanja pemerintah. Selain itu, KKI menekan angka transaksi tunai yang kurang efisien selama ini.
”Implementasi KKI akan meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah daerah secara signifikan. Sektor ini juga memperkuat pengendalian belanja serta mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah,” kata Yamani saat membuka kegiatan.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran berdampak positif pada kualitas pelayanan publik. Sebab, proses administrasi keuangan menjadi lebih cepat. Penataan juga berjalan tertib karena data terdokumentasi secara elektronik.
Oleh karena itu, Yamani meminta seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan kegiatan ini dengan optimal. Mereka wajib memahami mekanisme penggunaan KKI secara mendalam. Langkah ini penting agar implementasinya berjalan seragam di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Selanjutnya, Kepala BPKAD Tapin, Haris Fadilah, memberikan penjelasan tambahan. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat mengenai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Program tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pihak perbankan.
Haris menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai kebijakan KKI. Kegiatan ini juga memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap digitalisasi transaksi. Akhirnya, program ini mendorong pemanfaatan KKI dalam pelaksanaan belanja pemerintah secara efektif.
Di samping itu, kegiatan tersebut menjadi forum berbagi pengalaman yang interaktif. Pemkab Tapin menggandeng Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai mitra diskusi. Kabupaten tersebut telah menerapkan KKI terlebih dahulu di seluruh perangkat daerah mereka. Pengalaman Buleleng menjadi referensi berharga bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk mempercepat implementasi non-tunai.
”Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama. Dengan demikian, penerapan Kartu Kredit Indonesia dapat berjalan optimal untuk memperkuat tata kelola keuangan,” ujar Haris.
Tentu saja, Pemerintah Kabupaten Tapin menilai penerapan Kartu Kredit Indonesia sebagai langkah transformasi digital yang krusial. Selain meningkatkan efisiensi belanja daerah, sistem ini memperkuat pengawasan penggunaan anggaran. Pola baru ini meminimalkan risiko transaksi tunai serta mewujudkan pemerintahan yang profesional, modern, dan berintegritas.
