Rantau, kalselpos.com — Pemerintah Kabupaten Tapin kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi catatan ke-12 kali berturut-turut bagi Kabupaten Tapin.
Penghargaan diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Andriyanto, kepada Bupati Tapin H Yamani di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Kalsel, Banjarbaru, Selasa (26/5/2026).
Capaian itu mempertegas konsistensi Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang dinilai transparan dan akuntabel di tengah tuntutan efisiensi penggunaan anggaran publik.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Andriyanto menegaskan opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administrasi keuangan, melainkan harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
Menurut dia, pengelolaan keuangan yang baik harus tercermin pada program pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Predikat WTP bukan tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Yang utama adalah bagaimana anggaran digunakan secara transparan, akuntabel, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Andriyanto.
Ia juga meminta pemerintah daerah terus memperkuat sistem pengawasan internal agar potensi penyimpangan anggaran dapat dicegah sejak dini.
Sementara itu, Bupati Tapin H Yamani menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil konsistensi seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem keuangan yang disiplin dan profesional.
Menurut Yamani, capaian tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan APBD.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan publik dan memastikan setiap anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Pemkab Tapin, lanjut Yamani, akan terus mendorong penguatan akuntabilitas program pembangunan, efisiensi belanja daerah, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran di seluruh sektor pelayanan publik.
Raihan opini WTP ke-12 berturut-turut menempatkan Kabupaten Tapin sebagai salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang mampu menjaga konsistensi kualitas laporan keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan auditor negara terhadap pengelolaan APBD.
Turut hadir mendampingi Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, Sekda Tapin Unda Absori, Asisten Administrasi Umum Fiqri Irmawan, Kepala BPKAD Haris Fadilah serta Kepala Bagian Prokpim Setda Tapin.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
