Amuntai, kalselpos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar rapat terbatas dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung (PB) Amuntai, di Ruang Rapat DPRD HSU Lantai II, Kamis (29/1/2026).
Rapat itu digelar sebagai tindak lanjut tuntutan permintaan keadilan oleh masa aksi damai, terkait dugaan kecurangan yang dilakukan tim seleksi rekrutmen security di RSUD PB Amuntai.
Ketua DPRD HSU H Fadilah, mengatakan tuntutan aksi damai terkait dugaan ketidaksesuaian hasil seleksi rekrutmen tenaga keamanan di RSUD PB Amuntai.
Ia mempertanyakan kepada pihak RS, kenapa yang dinyatakan lulus seleksi ini justru tidak memiliki pengalaman dan sertifikat, sementara yang berpengalaman tidak lulus.
“Kami DPRD sebagai penengah, ingin mencari solusi terbaik terkait mekanisme rekrutmen petugas keamanan di RSUD PB Amuntai,” katanya.
Menanggapi pertanyaan Ketua DPRD HSU, Direktur RSUD PB Amuntai, Farida Evana, menjelaskan tentang mekanisme seleksi yang telah dilaksanakan.
Dikatakannya, proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan hingga wawancara, serta mempertimbangkan catatan kinerja tenaga keamanan sebelumnya.
“Memang ada beberapa tenaga keamanan lama yang lulus, tetapi tidak semuanya. Hal ini juga berdasarkan evaluasi kinerja tahun lalu,” ucap Evana.
Ia menyebut bahwa persyaratan pengalaman dan sertifikat bukan merupakan syarat khusus dalam rekrutmen tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya.
“Terkait pengalaman dan sertifikat memang tidak menjadi persyaratan. Hal tersebut sudah terpublikasi dan diketahui oleh masyarakat luas,” cetus dia.
Hasil rapat yang digelar Ruang Rapat DPRD HSU tersebut akan disampaikan kepada Bupati HSU H Sahrujani.
Hadir Asisten II Setda HSU Akhmad Rijani, Inspektur Fakhrudin, dan sejumlah angota DPRD HSU.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
