Jampidsus ‘Dibuntuti’ hingga Dilaporkan ke KPK, begini Penjelasan Kapuspenkum Kejagung

Teks foto []istimewa BERI PENJELASAN -Kapuspenkum Kejagung RI, Dr Ketut Sumendana saat memberikan penjelasan terkait penguntitan yang dilakukan oknum Densus 88 terhadap JAM-Pidsus, Dr Febrie Adriansyah.(kalselpos.com)

Jakarta, kalselpos.com – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Dr Ketut Sumendana buka suara terkait penguntitan yang dilakukan oknum Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Dr Febrie Adriansyah.

 

Bacaan Lainnya

 

“Kejadian itu merupakan fakta dan benar adanya. bahkan melalui penemuan fakta di lapangan dan pemeriksaan yang dilakukan, diketahui anggota Densus 88 tersebut menyimpan profiling JAM-Pidsus Dr Febrie Adriansyah di dalam handphone yang bersangkutan,” ucap Ketut.

 

Hal itu diketahui setelah anggota Tim Pengamanan dari Polisi Militer mengamankan identitas dan handphone dari anggota Densus 88 tersebut.

 

Untuk diketahui, anggota Densus 88 yang diduga melakukan penguntitan itu dilakukan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Agung.

 

Setelah diketahui identitasnya, Kejaksaan Agung menyerahkan proses selanjutnya kepada Pengamanan Internal Polri (Paminal) Polri.

 

Selain isu penguntitan, Kapuspenkum juga menanggapi pelaporan terhadap JAM-Pidsus Dr Febrie Adriansyah ke KPK terkait isu pelelangan terhadap saham PT Gunung Bara Utama (GBU).

 

Kapuspenkum menyampaikan, pelaksanaan proses lelang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan Negara.

 

“Adanya proses pelelangan terkait Aset PT GBU dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung dengan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan setelah adanya putusan Pengadilan dari Mahkamah Agung pada 24 Agustus 2021, jadi pelaporan yang ditujukan untuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus adalah laporan yang keliru,” ujar Kapuspenkum.

 

Adapun kronologinya, PT GBU awalnya akan diserahkan ke Bukit Asam yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi ditolak karena perusahaan PT GBU memiliki banyak masalah seperti utang dan banyaknya gugatan.

 

Kemudian, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) melakukan proses penyidikan yang disusul oleh upaya gugatan keperdataan dari PT Sendawar Jaya dan Kejaksaan Agung kalah dalam gugatan itu.

 

Namun, pada tingkat banding, Kejaksaan Agung memenangkan gugatan. Setelah gugatan dimenangkan di Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Agung lalu meneliti berkas dalam gugatan tersebut.

 

Kejaksaan Agung saat itu menemukan dokumen palsu, sehingga ditetapkanlah Ismail Thomas sebagai Tersangka yang kini sudah diadili.

 

Selanjutnya, Kapuspenkum menjelaskan, bahwa proses pelelangan PT GBU ini dilakukan penilaian dalam 3 Appraisal.

 

Pertama, yaitu terkait dengan aset atau bangunan alat bangunan yang melekat pada PT GBU dengan nilai kurang lebih Rp9 miliar. Kemudian ada juga perhitungan oleh Appraisal. Kedua terkait dengan PT GBU dengan nilai Rp3,4 triliun. Dari kedua Appraisal dilakukan satu proses pelelangan pertama, tetapi satu pun tidak ada yang menawar.

 

Dengan demikian, Kapuspenkum membantah adanya kerugian sebesar Rp9 triliun dari proses pelelangan tersebut, karena tidak ada yang melakukan penawaran terhadap Appraisal senilai Rp 9 triliun tersebut, sedangkan yang laku hanya senilai Rp9 miliar.

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait