DPRD Kalteng berkomitmen mengawal ketat alokasi anggaran prioritas. Fokus utama tertuju pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan.
Palangka Raya, kalselpos.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Okki Maulana, menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal dan mengevaluasi kebijakan anggaran daerah.
Politisi dari Fraksi Golkar ini menyampaikan hal tersebut setelah rapat paripurna Badan Anggaran di Gedung DPRD Kalteng pada Selasa malam, 14 Juli 2026. Pihak dewan menilai pengawalan anggaran infrastruktur dan kesejahteraan warga merupakan tugas utama Komisi IV. Okki fokus menyuarakan pemerataan pembangunan, perbaikan akses jalan, hingga perluasan jaringan internet di wilayah terpencil.
Sebagai perwakilan rakyat, Okki terlibat langsung dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pihak legislatif bertanggung jawab memastikan setiap usulan alokasi dana dalam laporan pertanggungjawaban APBD berjalan tepat sasaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mendongkrak kualitas layanan publik, jaminan keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Pihak dewan meminta pemerintah daerah tanggap dalam memperkuat berbagai sektor produktif.Sektor produktif tersebut memiliki dampak besar terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto daerah. Terkait target makro ekonomi, pemerintah memproyeksikan laju penurunan angka kemiskinan pada kisaran 4,31 persen hingga 4,89 persen. Demi mengejar target tersebut, pemerintah daerah wajib memperkuat program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah juga harus memperluas akses layanan dasar agar selaras dengan prioritas pemerintah pusat.
Selain kemiskinan, Okki menyoroti target Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Tengah sebesar 3,30 persen pada tahun 2026. Beliau mendesak pemerintah daerah gencar menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi dan meningkatkan investasi padat karya. Pemerintah daerah juga harus menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi produktif. Okki meminta eksekutif lebih cermat merumuskan kebijakan fiskal demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
