Dinsos Kalsel memacu pemutakhiran data PPKS dan Perlinsos digital untuk memastikan program bantuan sosial di Kalsel tepat sasaran dan berkeadilan.
Banjarbaru,Kalselpos.com – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Kalsel) terus memacu pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan mempercepat pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital. Langkah ini diambil untuk memastikan program bantuan sosial di wilayah Kalsel benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan.
Kepala Dinsos Kalsel M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Rahmady Abbasmay, menegaskan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama pelayanan. Menurutnya, program dan anggaran tidak akan berdampak maksimal tanpa data yang valid mengenai identitas, lokasi, serta kondisi sosio-ekonomi masyarakat di lapangan.
“Ini bukan sekadar urusan administrasi dan angka, melainkan menyangkut keadilan untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat,” ujar Rahmady di Banjarbaru, Kamis (29/10).
Ia menjelaskan, pemutakhiran data PPKS tahun 2026 yang mencakup 26 jenis permasalahan sosial harus dilakukan secara berkala. Verifikasi mutlak diperlukan karena kondisi masyarakat yang dinamis, seperti adanya warga yang sudah mandiri, pindah domisili, atau munculnya kerentanan baru. Untuk itu, Pemda diminta mengoptimalkan peran TKSK, PSM, pendamping sosial, dan perangkat desa melalui sistem SIKS-NG.
Terkait penyelenggaraan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Rahmady mengingatkan bahwa status kesejahteraan keluarga dalam sepuluh desil tidak bersifat permanen. Warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan atau mekanisme sanggah melalui desa, kelurahan, maupun Dinas Sosial setempat.
Di sisi lain, akselerasi Perlinsos digital dilakukan secara gratis guna memetakan risiko kemiskinan, bencana, hingga pemutusan hubungan kerja. Masyarakat dapat mendaftar mandiri atau dibantu Agen Perlinsos resmi (ASN, TNI/Polri, RT/RW, dan operator SIKS-NG) yang dilarang keras memungut imbalan, menjanjikan bantuan, ataupun meminta kode OTP dan PIN warga.
Saat ini, pendaftaran Perlinsos di Kalsel hampir menyentuh 50 ribu kepala keluarga (KK) dengan sokongan 8.800 agen, di mana Kota Banjarmasin menjadi daerah uji coba terbesar dengan 39 ribu KK. Dinsos Kalsel kini fokus memperkuat koordinasi lintas sektor demi mengatasi tantangan berupa anomali data, keterbatasan akses digital, dan potensi penipuan bantuan sosial.
