Diskominfo Kalsel Gelar Sosialisasi RKA 2027

Teks foto : Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, berfoto bersama usai Sosialisasi dan Verifikasi Narasi Kinerja serta Penandaan Sumber Dana Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2027, Kamis (29/10). (ist)(kalselpos.com)

Diskominfo Kalsel menggelar sosialisasi dan verifikasi narasi kinerja RKA SKPD 2027 untuk mendongkrak efektivitas dan akuntabilitas anggaran daerah.

Banjarbaru, kalselpos.com–

Bacaan Lainnya

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar agenda penting pada Kamis (29/10/2026). Mereka melaksanakan Sosialisasi dan Verifikasi Narasi Kinerja serta Penandaan Sumber Dana Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2027.

 

Acara ini bertujuan mendongkrak kualitas perencanaan anggaran daerah. Targetnya adalah melahirkan narasi aktivitas yang jelas, terukur, dan sesuai output kerja. Langkah ini diharapkan membuat dokumen anggaran Pemprov Kalsel menjadi lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

 

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, meminta seluruh penyusun anggaran menyamakan persepsi. Setiap program dan subkegiatan harus diturunkan menjadi aktivitas yang konkret. Narasi tersebut harus mampu menggambarkan pekerjaan di lapangan secara tepat.

 

“Prinsip dasarnya, aktivitas adalah pekerjaan, bukan belanja. Kita harus paham cara menyusun narasi agar pekerjaan dan hasil yang ingin dicapai tergambar jelas,” tegas Muslim.

 

Muslim membagikan rumus mudah untuk menyusun narasi ini. Ada tiga komponen utama yang wajib masuk, yaitu jenis pekerjaan, objek atau output, serta sasaran atau lokasi (lokus) pelaksanaan. Ketiga elemen ini harus menyatu dalam narasi.

 

Ia menambahkan, narasi aktivitas harus spesifik dan ringkas. Isinya harus selaras dengan subkegiatan dan fokus pada satu jenis output. Penggunaan kata kerja pembuka yang tepat sangat krusial. Contohnya kata koordinasi, monitoring, pembinaan, sosialisasi, pelatihan, pendataan, atau penyusunan dokumen.

 

Penyusun anggaran dilarang mencampur aduk beberapa pekerjaan berbeda dalam satu aktivitas. Jika outputnya berbeda, aktivitasnya wajib dipisahkan. Aturan ini penting agar perencanaan dan pengukuran kinerja menjadi lebih clear.

 

Muslim juga mengingatkan peserta untuk melakukan cek ulang. Evaluasi mandiri ini mencakup kesesuaian subkegiatan, kejelasan objek, hingga penggunaan istilah atau singkatan. Langkah kurasi ini bertujuan meminimalkan salah tafsir dan melancarkan evaluasi anggaran.

 

Melalui verifikasi ini, Diskominfo Kalsel membidik RKA SKPD 2027 yang jauh lebih berkualitas. Ketepatan narasi kinerja dan penandaan sumber dana menjadi target utama. Perencanaan yang matang ini diyakini bakal mendongkrak akuntabilitas, memperjelas capaian kinerja, serta mengoptimalkan pelayanan publik di Bumi Lambung Mangkurat.

 

 

 

Pos terkait