Deputi BGN Mariman Darto dan Pemkab Tapin meresmikan Dapur SPPG 3T di Desa Buas-Buas Hilir untuk melayani 639 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.
Rantau, kalselpos.com – Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Desa Buas-Buas Hilir, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, diharapkan memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rabu (14/10/2026) bertempat Desa Buas Buas Hilir Kecamatan Candi Laras Utara di resmikan Dapur SPPG 3T bersamaan dengan peresmian Dapur SPPG di 16 Provinsi SE Indonesia yang di pusatkan di Aceh.
Peresmian dilakukan oleh Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Mariman Darto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Setda Tapin Zainal Abidin dan Perwakilan Instansi terkait di Tapin dengan memotong pita di depan papan nama SPPG 3T Buas Buas.
Di Dapur SPPG 3T Buas Buas ini dapat memberikan 639 orang penerima manfaat mulai dari siswa, guru, hingga kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tercatat menjadi penerima manfaat layanan tersebut.
Bagi Kabupaten Tapin, keberadaan dapur gizi di wilayah Candi Laras Utara menjadi langkah untuk mendekatkan layanan pemenuhan gizi kepada masyarakat yang menghadapi tantangan geografis.
Pemerintah daerah menilai dukungan terhadap program nasional tersebut perlu diikuti kesiapan fasilitas dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Aspem Kesra Setda Tapin Zainal Abidin mengatakan, pemerintah daerah sejak awal mendukung pengembangan SPPG, termasuk mengusulkan lokasi yang dinilai sesuai untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
“Pemerintah Kabupaten Tapin menyambut baik kehadiran SPPG di Desa Buas-Buas. Kami berterima kasih karena usulan lokasi ini mendapat persetujuan sehingga pelayanan pemenuhan gizi dapat menjangkau masyarakat di wilayah terpencil,” ujar Zainal.
Menurut dia, dukungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Tapin H Yamani agar pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Mariman Darto menekankan, penyelenggaraan SPPG di wilayah 3T membutuhkan perhatian khusus terhadap kesiapan operasional, kepastian jumlah penerima manfaat, dan keamanan pangan. Kondisi geografis yang menantang tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas layanan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah ketersediaan air bersih. Menurut Mariman, air yang terkontaminasi bakteri Escherichia coli (E. coli) berpotensi menjadi sumber pencemaran dalam proses pengolahan makanan, terutama jika digunakan untuk mencuci bahan pangan maupun peralatan dapur.
“Air merupakan salah satu titik paling sensitif dalam keamanan pangan. Karena itu, kualitas air yang digunakan harus dipastikan aman. Pengawasan bisa dilakukan melalui kerja sama dengan BPOM dan dinas kesehatan,” katanya.
Selain pengawasan air, pengelola SPPG perlu memastikan kebersihan peralatan, proses pengolahan makanan, serta penanganan bahan pangan. Penerapan prosedur sanitasi menjadi penting untuk mencegah kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Pengelolaan limbah juga tidak boleh diabaikan. Mariman mengingatkan pentingnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) agar limbah pencucian dan kegiatan dapur tidak mencemari lingkungan sekitar.
Koordinasi dengan dinas kesehatan diperlukan untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi wilayah terpencil, tanpa mengesampingkan prinsip keamanan pangan dan pemenuhan standar gizi.
Beroperasinya SPPG 3T Buas-Buas menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat di daerah terpencil mendapatkan makanan bergizi gratis dari pemerintah.
Berdasarkan data SPPG Buas-Buas, penerima manfaat terdiri atas 396 siswa dari enam satuan pendidikan, 58 guru dan tenaga kependidikan, serta 185 orang dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Penerima manfaat dari kelompok 3B itu meliputi 134 balita, tujuh ibu hamil, dan 44 ibu menyusui. Mereka berasal dari Posyandu Buas-Buas Hulu dan Posyandu Buas-Buas Hilir.
Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa program pemenuhan gizi tidak hanya menyasar anak usia sekolah, tetapi juga kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi.
