Wali Kota Banjarmasin Yamin HR menginstruksikan penyaluran bantuan kabut asap dan air bersih berbasis data RT agar tepat sasaran.
BANJARMASIN, Kalselpos.com –
Pemerintah Kota Banjarmasin meminta penyaluran bantuan bagi warga terdampak kabut asap dan krisis air bersih tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Pihak terkait harus memberikan bantuan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Langkah ini bertujuan agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR meminta seluruh perangkat daerah melakukan pemetaan wilayah terdampak hingga tingkat RT. Pemimpin daerah menganggap kebijakan tersebut penting untuk menentukan skala prioritas. Selain itu, cara ini bisa mencegah penumpukan bantuan di satu lokasi saja.
Yamin menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama. Seluruh pihak perlu memprioritaskan bantuan berupa air minum, air bersih, masker, hingga pelayanan kesehatan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan keluarga kurang mampu harus mendapatkan perhatian lebih dahulu.
“Saya minta bantuan jangan sekadar seremonial dan petakan RT yang paling terdampak. Dahulukan air minum dan air bersih, masker serta pelayanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak, lansia dan keluarga kurang mampu, karena pemerintah harus hadir sampai kebutuhan dasar warga benar-benar terpenuhi,” ujar Yamin, Selasa (22/9/2026).
Untuk memperluas jangkauan bantuan, Pemko Banjarmasin juga mendorong gerakan “Banjarmasin Peduli Asap dan Air Bersih”. Gerakan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbankan, dunia usaha, hingga organisasi sosial.
Menurut Yamin, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan. Langkah ini membuat dukungan bagi masyarakat terdampak dapat meluas dan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah saja.
“Namun juga dapat menghimpun dukungan dari berbagai pihak. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Pemko Banjarmasin akan menentukan titik distribusi dan penerima bantuan berdasarkan data dari kelurahan. Data tersebut menjadi dasar utama untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih dahulu.
Petugas melakukan pemetaan tersebut demi mencegah terjadinya penumpukan bantuan di satu wilayah. Sebab, kondisi itu bisa membuat daerah lain yang mengalami dampak lebih berat justru kekurangan pasokan bantuan.
Pemko berharap pola distribusi berbasis data membuat penanganan dampak kabut asap dan krisis air bersih berjalan lebih terukur. Pola ini juga bisa menciptakan distribusi yang merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Bantuan harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil warga. Terutama selama kondisi kualitas udara memburuk dan ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah,” pungkas Yamin.
