Gubernur Kalteng Agustiar Sabran melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Istana Isen Mulang untuk memperkuat kinerja birokrasi.
Palangka Raya, kalselpos.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Jumat (18/9/2026).
Pelantikan didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 100.3.3.1/241/2026. Kelima pejabat baru tersebut diamanahkan untuk memimpin tiga organisasi perangkat daerah (OPD) dan dua biro di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng.
Para pejabat yang dilantik yaitu:
– Tirta, S.Sos. sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kalteng (sebelumnya Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalteng).
– Adi Soeseno, S.Hut., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng (sebelumnya Kabid Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Kalteng).
– Suryanto, A.KS., M.Si. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kalteng (sebelumnya Sekretaris di dinas yang sama).
– Flederyck, S.Pi., M.Si. sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng (sebelumnya Kabid Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng).
– Jhon Lis Berger sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kalteng (sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kalteng).
Dalam arahannya, Agustiar Sabran menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Ia meminta seluruh pejabat segera beradaptasi, melakukan konsolidasi internal, dan meninggalkan pola kerja rutin yang standar.
“Pembangunan Kalteng harus diarahkan agar semakin merata dan berkeadilan dari pedalaman hingga perkotaan, sejalan dengan Asta Cita Presiden serta visi-misi gubernur dan wakil gubernur. Kelola setiap rupiah APBD dengan efisien, transparan, dan tepat sasaran,” tegas Agustiar.
Secara khusus, Gubernur menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan yang melanda Kalteng sejak akhir Agustus 2026. Ia melarang keras adanya ego sektoral antar-OPD.
“Semangat Huma Betang harus dihidupkan dalam birokrasi. Masalah karhutla dan kekeringan berimplikasi langsung pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi warga. Seluruh perangkat daerah harus memperkuat koordinasi hingga tingkat desa,” tambahnya.
Acara pelantikan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Pemprov Kalteng berharap penyegaran birokrasi ini mampu mendorong efektivitas pemerintahan dan percepatan pembangunan di berbagai sektor.
