Pernyataan Kadisdik Kalteng M Reza Prabowo soal MBG menuai sorotan pendemo. Gubernur Agustiar Sabran imbau publik sikapi secara proporsional.
Palangka Raya, Kalselpos.com –
Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah (Kadisdik Kalteng), M. Reza Prabowo, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kesehatan siswa kini tengah menjadi sorotan publik. Video pernyataannya di media sosial memicu perdebatan hangat karena dinilai perlu diperjelas agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.
Polemik ini bahkan mencuat dalam aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (1/9/2026) sore. Di tengah penyampaian aspirasi kepada Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, massa aksi secara spontan mempertanyakan keberadaan Kadisdik.
“Mana Kadisdik Kalteng?” celetuk salah seorang massa aksi di tengah kerumunan.
Pertanyaan spontan itu langsung membuat suasana riuh. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Agustiar Sabran berusaha menenangkan massa dan meminta semua pihak melihat persoalan ini secara proporsional.
“Nah, ini harus diingat ya, tidak ada yang sempurna,” ujar Agustiar meredam suasana.
Merespons ucapan Gubernur, peserta aksi lain langsung menyahut, “Kesempurnaan hanya milik Allah SWT.” Sahutan itu kemudian ditimpali oleh pendemo lain dengan seruan, “Haleluya!”
Mendengar respons tersebut, Agustiar langsung mencairkan suasana yang sempat tegang dengan sebuah selingan candaan.
“Yang ucapin itu pasti pernah bohongin pacarnya,” kelakar Gubernur yang langsung disambut gelak tawa dan riuh dari massa pendemo.
Di sisi lain, video pernyataan M. Reza Prabowo mengenai MBG masih terus menggelinding menjadi bola panas di jagat digital. Publik menilai penjelasan utuh sangat diperlukan, mengingat program MBG sejatinya dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung kesehatan siswa di lingkungan sekolah.
Selain menyoroti Kadisdik, pertemuan antara Gubernur Agustiar dan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan ini juga menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan. Massa menuntut perbaikan nyata pada sektor pelayanan publik serta evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai krusial.
