Wakil Ketua II DPRD Balangan Saiful Arif mendukung program Podcast Parlementaria sebagai sarana publikasi dan komunikasi transparan dengan warga.
Paringin,kalselpos.com –
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan Saiful Arif mendukung pelaksanaan program Podcast Parlementaria. Beliau menilai program ini efektif sebagai media publikasi sekaligus sarana komunikasi DPRD dengan masyarakat.
“Masyarakat akan lebih mudah memperoleh informasi secara terbuka melalui podcast ini. Selain itu, penyampaian materi juga menjadi lebih mudah dipahami oleh warga,” kata Saiful Arif baru-baru ini.
Saiful Arif menuturkan kehadiran Podcast Parlementaria menjadi langkah positif bagi lembaga. Melalui media ini, DPRD Balangan dapat memperluas penyampaian informasi mengenai tugas, fungsi, program, serta berbagai kegiatan kedewanan.
Menurut Arif, Podcast Parlementaria merupakan media yang sangat efektif untuk mengedukasi warga. Melalui gaya penyampaian yang santai dan komunikatif, masyarakat bisa mengetahui berbagai program, aspirasi, serta kebijakan yang sedang diperjuangkan DPRD.
Oleh karena itu, Arif menyebutkan bahwa lembaga legislatif perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara maksimal. Langkah nyata ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dan interaktif dengan masyarakat.
Selanjutnya, podcast ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi mengenai tugas dan fungsi DPRD. Di samping itu, sekretariat dapat memanfaatkan program ini sebagai wadah untuk menyerap aspirasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
Ketua Partai Demokrat Balangan ini juga berharap program Podcast Parlementaria dapat terus berkembang. Caranya adalah dengan konsisten menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari unsur DPRD, pemerintah daerah, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Arif menegaskan bahwa keberagaman narasumber akan membuat materi diskusi semakin variatif. Jadi, program ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas kepada masyarakat Balangan.
“Semoga Podcast Parlementaria sukses menjadi jembatan komunikasi antara DPRD dan masyarakat. Akhirnya, setiap kebijakan dan program pembangunan daerah dapat diketahui secara luas oleh publik,” tandasnya.
