Presiden Prabowo beri tenggat satu bulan kepada jajaran pemerintah untuk mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis.
Jakarta, kalselpos.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu satu bulan kepada jajaran pemerintah untuk membenahi secara menyeluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tegas ini diambil guna menutup berbagai celah kebocoran anggaran dan mengatasi kendala teknis yang berpotensi menghambat program nasional tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan jangka waktu tersebut untuk mengevaluasi total seluruh aspek pelaksanaan MBG sebelum melaporkan hasilnya kepada Presiden.
“Kami minta waktu satu bulan lagi untuk menyelesaikan dan merapikan (permasalahan MBG). Langkah-langkah berikutnya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan dan keputusan akhir,” ujar Zulkifli seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7) malam.
Menurut Zulkifli, fokus evaluasi mencakup pemetaan indikasi penyalahgunaan program serta kesiapan infrastruktur di lapangan. Pemerintah menemukan ketimpangan distribusi, sejumlah wilayah penerima manfaat belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara di beberapa lokasi lain, fasilitas SPPG yang sudah rampung dibangun justru belum dapat beroperasi.
Program MBG menjadi sorotan publik menyusul dugaan kasus korupsi yang menyeret tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Ketiganya telah diberhentikan oleh Presiden Prabowo dan saat ini tengah menjalani proses hukum di Kejaksaan Agung.
Guna menjaga keberlangsungan program, posisi Kepala BGN kini resmi dijabat oleh Nanik S. Deyang. Ia didampingi oleh Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.
