Anggota DPRD Banjarmasin Gusti Yasni Iqbal menampung keluhan tingginya harga LPG 3 kg dan usulan perbaikan jalan
BANJARMASIN, Kalselpos.com –
Warga Jalan Sutoyo S, RT 2, Kelurahan Telawang, menyampaikan masalah tingginya harga LPG bersubsidi 3 kilogram. Keluhan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Gerindra, Gusti Yasni Iqbal, menggelar reses di kawasan Banjarmasin Tengah.
Selain persoalan gas melon, masyarakat juga mengeluhkan perbedaan data warga kurang mampu antara pemerintah dan tingkat RT. Warga turut mengusulkan perbaikan infrastruktur jalan di Gang Sabut yang hingga kini masih beralaskan sabut kelapa.
Merespons aspirasi tersebut, Gusti Yasni Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur sistem distribusi LPG 3 kilogram melalui jalur resmi. Jalur resmi ini mengalirkan gas mulai dari Pertamina hingga tingkat pangkalan.
Meskipun demikian, ia menilai pihak terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap penyaluran gas bersubsidi tersebut. Langkah ini penting agar penyimpangan harga di tingkat masyarakat tidak terjadi lagi.
“Petugas harus menindak tegas setiap temuan distribusi yang tidak sesuai aturan. Pengawasan rutin sangat penting agar masyarakat miskin menerima LPG bersubsidi dengan harga normal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme distribusi LPG berbeda dengan komoditas kelolaan Bulog. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh rantai distribusi berjalan sesuai regulasi agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali.
Terkait validitas data kemiskinan, Gusti Yasni menegaskan bahwa sinkronisasi data sangat penting. Langkah ini bertujuan agar penyaluran berbagai program bantuan sosial bisa tepat sasaran.
“Ketua RT paling mengetahui kondisi nyata warganya di lapangan. Oleh sebab itu, petugas harus terus memperbarui data jika ada perubahan alamat atau perpindahan penduduk agar bantuan tidak salah sasaran,” katanya.
Mengenai infrastruktur Gang Sabut, Gusti Yasni berjanji akan membawa usulan peningkatan kualitas jalan tersebut ke dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. Pihak dewan akan memperjuangkan aspirasi ini agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
Sebagai kesimpulan, ia memastikan DPRD Kota Banjarmasin akan menghimpun dan mengawal seluruh masukan warga selama masa reses ini. Pihak legislatif akan memperjuangkan hak masyarakat sesuai dengan kewenangan lembaga.
