Pemko Banjarmasin mengalokasikan Rp1,2 miliar APBD 2026 untuk membangun 80 unit toilet dan septic tank individual bagi MBR di 8 kelurahan.
BANJARMASIN, Kalselpos.com –
Pemerintah Kota Banjarmasin melanjutkan program pembangunan toilet dan septic tank individual bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2026. Pemerintah tetap menjalankan program ini meski sempat muncul keluhan dari sejumlah penerima manfaat pada tahun lalu. Saat itu, warga mengeluhkan fasilitas yang terbangun belum bisa berfungsi secara optimal.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 miliar pada APBD Kota Banjarmasin 2026. Dana tersebut menyasar pembangunan 80 unit toilet dan septic tank individual. Setiap unit toilet mendapatkan alokasi anggaran rata-rata sekitar Rp15,2 juta.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Banjarmasin, Yusna Irawan, menjelaskan bahwa seluruh pembiayaan program berasal dari APBD 2026. Saat ini, proses pengadaan proyek masih berada pada tahap lelang melalui Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pokja LPSE).
“Benar, pada tahun 2026 ini kami memiliki program perbaikan atau pembuatan toilet individual di beberapa kelurahan dengan anggaran Rp1,2 miliar. Prosesnya saat ini masih lelang terbuka di Pokja LPSE,” kata Yusna.
Menurut Yusna, program ini menyasar warga yang belum memiliki fasilitas toilet di dalam rumah. Selain meningkatkan akses sanitasi, pembangunan toilet dan septic tank bertujuan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat.
“Kami menjalankan program ini demi kepentingan masyarakat. Kami ingin memperbaiki toilet warga, terutama mereka yang belum memilikinya. Langkah ini juga mencegah warga membuang limbah kotor ke luar rumah,” ujarnya.
Sebanyak 80 calon penerima manfaat tersebar di delapan kelurahan. Rinciannya meliputi Basirih Selatan sebanyak 12 orang, Sungai Jingah 11 orang, Kelayan Selatan 13 orang, dan Kelayan Tengah 17 orang. Selain itu, ada Teluk Tiram 8 orang, Tanjung Pagar 3 orang, Pekapuran Raya 3 orang, dan Belitung Utara 4 orang.
Yusna mengakui kebutuhan fasilitas sanitasi di Banjarmasin sebenarnya jauh lebih besar daripada kemampuan anggaran pemerintah tahun ini. Berdasarkan hasil pendataan dan survei lapangan, ribuan warga setempat masih membutuhkan bantuan serupa.
“Survei kami di lapangan menunjukkan masyarakat sangat mendukung program ini. Namun, keterbatasan anggaran membuat kami hanya bisa membangun 80 unit, padahal sebenarnya ada ribuan warga yang membutuhkan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa dinas tidak menentukan penerima manfaat secara sembarangan. DPRKP menerapkan sejumlah tahapan pendataan dan seleksi ketat untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan warga yang memenuhi kriteria.
“Ada beberapa tahapan yang harus kami lalui. Jadi, kami menyeleksinya dengan cermat,” ujar Yusna.
Pemko Banjarmasin berharap program ini tidak sekadar membantu warga memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan lingkungan permukiman.
