Kandangan, kalselpos.com– Eksekutif menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rabu (24/6/2026).
Jawaban eksekutif disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS), Suriani dalam Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten HSS, Muhammad Kusasi didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten HSS, Husnan.
Wabup HSS, Suriani, menjelaskan pelaksanaan APBD 2025 banyak menghadapi berbagai tantangan perubahan piskal dan penganggaran dari perintah pusat, yang diharuskan dilakukan penyesuaian pengelolaan keuangan daera
“Dengan perubahan tersebut, seluruh perangkat daerah telah berupaya melaksanakan program-program secara optimal, sehingga dapat terealisasi sesuai target,” ujar Wabup Suriani.
Terkait silpa APBD 2026, Pemkab HSS memandang bahwa keberadaan silpa sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang harus dimanfaatkan secara tepat.
“Silpa menjadi sumber pembiayaan daerah, yang penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program pembangunan,” ujar Wabup Suriani.
Sementara Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kata Wabup, perda yang saat ini berlaku perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga bisa dilakukan secara optimal dan akuntabel, guna mencegah adanya potensi penyimpangan.
Wabup Suriani menegaskan pemda akan terus memperkuat pungsi pengawasan internal oleh perangkat daerah terkait, khususnya badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
“Kami juga akan melakukan pemanfaatan sistem digital, untuk meminimalisir potensi interaksi yang menimbulkan celah penyimpangan. Kami juga akan terus mendorong lahir inovasi guna meningkatkan efektivitas dan kemudahan layanan bagi masyarakat,” ujar Wabup Suriani.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
