Rantau, kalselpos.com – Wakil Bupati Tapin, H. Juanda, secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapin di Pendopo Galuh Bastari Kawasan Rantau Baru, Kamis (16/10) Siang.
Kegiatan ini mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk Menuju Tapin Maju Banuanya, Baiman Warganya”, yang menjadi semangat bersama untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
Dalam sambutannya, H. Juanda menegaskan bahwa pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan, bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi juga bentuk komitmen menghadirkan keadilan dan kemudahan bagi seluruh warga.
“FKP ini adalah ruang strategis untuk mendengar aspirasi, menyerap masukan, dan menyusun langkah nyata dalam perbaikan layanan adminduk. Setiap ide dan kritik adalah bahan bakar bagi inovasi pelayanan publik,” ujar H. Juanda.
Ia juga mengajak seluruh peserta, mulai dari perangkat desa, masyarakat, hingga mitra kerja Dukcapil, untuk aktif berdiskusi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, pelayanan yang cepat dan berbasis teknologi hanya bisa terwujud bila seluruh pihak bekerja bersama.
“Mari kita wujudkan sistem administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga,” tambahnya.
Wabup Juanda turut memberikan apresiasi kepada jajaran Disdukcapil Tapin yang selama ini rutin melaksanakan program jemput bola, terutama dalam pelayanan perekaman data kependudukan di desa-desa terpencil.
Ia juga mengungkapkan, pada tahun 2026 mendatang pemerintah daerah bersama pusat akan memperkuat fasilitas dan peralatan perekaman agar pelayanan semakin maksimal.
“InsyaAllah peralatan untuk layanan jemput bola akan kita penuhi agar kinerja Disdukcapil semakin optimal dan berkualitas,” ucapnya optimistis.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Tapin Hj. Rina Indriani menjelaskan bahwa pelaksanaan FKP ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari berbagai unsur masyarakat. Mulai dari petugas desa, organisasi masyarakat, hingga mitra kerja, guna mengevaluasi pelayanan yang telah berjalan.
“Forum ini menjadi sarana bagi kami untuk mendengarkan masukan dan mengevaluasi pelayanan agar semakin baik. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, nilai pelayanan kami terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Hj. Rina.
Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam waktu penyelesaian dokumen agar sesuai dengan standar pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan.
Sebagai solusi, Disdukcapil Tapin kini mengembangkan aplikasi “SIMPATI” (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Tapin). Melalui aplikasi ini, seluruh layanan, baik di Mal Pelayanan Publik (MPP) maupun di unit layanan mitra, dapat terintegrasi secara digital dan real-time.
“Dengan SIMPATI, setiap proses pelayanan bisa dipantau langsung, mulai dari tahap pengajuan, verifikasi, hingga penyerahan dokumen. Masyarakat tidak perlu menunggu lama karena sistem ini mempercepat kinerja operator di lapangan,” jelasnya.
Hj. Rina juga menambahkan, untuk layanan KTP-el, proses ideal kini hanya memakan waktu sekitar 10–15 menit, tergantung pada proses validasi data ke pusat melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
Selain itu, capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Tapin juga terus meningkat, menempati posisi kedua tertinggi di Kalimantan Selatan pada triwulan III tahun 2025. Namun, pihaknya tetap berupaya mengejar target nasional sebesar 30 persen pengguna IKD.
“Kami terus melakukan inovasi dan percepatan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan kependudukan, baik secara fisik maupun digital,” pungkas Hj. Rina.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
