Deteksi Dini Masalah Hukum Perdata dan TUN, Pemkab Jalin Kerjasama dengan Kejari HSS

Teks foto :  MEMPERLIHATKAN- Pj Bupati HSS Hermansyah dan Kajari HSS Nul Akbar memperlihatkan berita acara kerjasama MoU yang telah ditandatangani bersama.(Kominfo)

Kandangan, Kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) kerjasama MoU dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) HSS sebagai bentuk sinergitas penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) bagi ASN lingkup pemerintah daerah (Pemda) setempat.

 

Bacaan Lainnya

MoU ditandatangani secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSS Nul Akbar, Jumat (19/1/2024) di aula Rakat Mufakat Setda HSS.

 

Penandatangan kerjasama MoU tersebut diikuti seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kepala Badan, para Camat se-HSS dan pihak-pihak Kejari HSS.

 

Kajari HSS Nul Albar mengatakan, MoU yang telah dilaksanakan adalah sebagai upaya untuk membantu para ASN bisa mengerti lebih jauh tentang seluk beluk hukum, khususnya Perdata dan TUN.

 

“MoU Ini bersifat kerjasama kolaborasi dan pendampingan masalah hukum yang meliputi berbagai bidang yang selama ini sering dihadapi dalam tugas kedinasan sehari-hari, seperti dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian bantuan, tata kelola keuangan negara/desa, kebijakan regulasi, Perdata dan TUM,” ujarnya.

 

Sementara itu, Pj Bupati HSS Hermansyah mengapresiasinya atas kerjasama MoU yang telah dilaksanakan bersama Kejari HSS bidang Perdata dan TUN, sebagai langkah deteksi dini permasalahan hukum.

 

Hermansyah berharap kerjasama MoU yang telah dilaksanakan bisa dijadikan peluang dan momentum, untuk belajar lebih jauh tentang tugas dan pekerjaan yang dapat menimbulkan implikasi hukum.

 

“Jadikan kerjasama MoU ini sebagai kesempatan untuk sarana mempermudah tugas-tugas sehari-hari,” ujar Pj Bupati Hermansyah.

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait