Amuntai, kalselpos.com – Pj Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Raden Suria Fadliansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah di Jakarta.
Rakor Pj Kepala Daerah ini membahas menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik serta implementasi kebijakan strategis di daerah, yang dilaksanakan di gedung Bhakti Praja C, lantai 3 di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jumat (9/6).
Kegiatan dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri 105 penjabat kepala daerah, baik provinsi dan kabupaten/ kota seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap, penjabat kepala daerah harus menjadi role model bagi para kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024. Sebagai Penjabat kepala daerah yang ditunjuk berdasarkan usulan untuk mengisi kekosongan bagi daerah yang habis masa jabatan kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang definitif hasil Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang.
Maka menurutnya, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin yang kuat, pertama memiliki kepercayaan dan kepuasan publik dalam hal ini penjabat kepala daerah harus rajin turun langsung ke masyarakat, kemudian membangun hubungan yang baik dengan otoritas diatasnya
“Dan memiliki supporting staff yang terbaik, mampu mendukung setiap ide, gagas dan kinerja, juga loyal, berkompeten serta integritas,” sampainya.
Ia juga menyampaikan arahan Presiden terkait APBD tahun Anggaran 2023, antara lain upaya optimalisasi APBD, khususnya yang berasal dari belanja pegawai, optimalisasi barang dan jasa pegawai khususnya biaya-biaya pelaksanaan rapat, dan tempat pelaksanaan rapat di daerah saja tidak di luar daerah.
Selanjutnya, menaikkan atau menambah belanja modal dalam rangka menunjang pembangunan infrastruktur, dan menaikkan kapasitas fiskal atau pendapatan asli daerah (PAD).
“Dalam meningkatkan PAD ini, kita bisa menghidupkan sektor swasta atau UMKM antara lain dengan memberikan kemudahan di berbagai sektor pemberian izin, dan pemberian insentif,” tandasnya.
Rakor tersebut dilanjutkan dengan penyampaian arahan dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko, Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Drs Tomsi Tohir M Si, dan Sekretaris Jenderal Kemendagri Dr H Suhajar Diantoro MSi.
Pj Bupati HSU R. Suria Fadlianyah yang berkesempatan hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra, serta Plt Kepala Bagian Pemerintahan Setda HSU.
“Menyimak dan siap melaksanakan apa yang menjadi arahan Mendagri dalam Rakor ini,” tutupnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
