Pemkab Banjar Dorong Pembangunan Setara, 50 Peserta Dibekali Strategi Pengarusutamaan Gender

Teks Foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menyampaikan arahan saat kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Aula Baiman Bapperida Kabupaten Banjar, Rabu (14/10/2026). (ist)(kalselpos.com)

Sekda Kabupaten Banjar H Yudi Andrea membuka Bimtek Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) guna wujudkan pembangunan daerah yang adil dan inklusif.

Martapura, Kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG). Upaya ini dilakukan agar kebijakan dan program pemerintah dapat memberikan manfaat secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bacaan Lainnya

 

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Focal Point Pengarusutamaan Gender di Aula Baiman Bapperida Kabupaten Banjar, Rabu (14/10/2026) pagi.

 

Dalam kegiatan tersebut, Yudi menekankan bahwa PUG bukan sekadar program yang berfokus pada perempuan. Lebih dari itu, PUG merupakan strategi pembangunan untuk memastikan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, akses, partisipasi, serta manfaat yang setara dalam berbagai bidang.

 

Menurutnya, perspektif gender harus menjadi bagian penting dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi.

 

Ia menilai, kebijakan pembangunan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, bukan hanya memenuhi target administratif.

 

“Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat yang nyata, sehingga intervensi pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran,” tegas Yudi.

 

Untuk mendukung hal tersebut, keberadaan Focal Point PUG di setiap perangkat daerah dinilai memiliki peran strategis. Mereka diharapkan menjadi penggerak dalam memastikan prinsip kesetaraan gender terintegrasi dalam setiap kebijakan dan program sesuai tugas masing-masing instansi.

 

Yudi juga mendorong peningkatan pemahaman aparatur mengenai analisis gender, pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, serta penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

 

Menurutnya, penguatan aspek tersebut penting agar berbagai kebijakan yang telah dirancang dapat diwujudkan menjadi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

 

Perkuat Koordinasi Antarperangkat Daerah

 

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Widya Wiri Utami, menjelaskan bahwa bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami dan menerapkan strategi PUG.

 

Ia menyebutkan, peserta mendapatkan penguatan pemahaman untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan.

 

Sebagian peserta merupakan kepala subbagian perencanaan yang memiliki posisi penting dalam merancang program di lingkungan perangkat daerah masing-masing.

 

Karena itu, peningkatan kapasitas mereka diharapkan dapat mendorong penyusunan program yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan PUG.

 

“Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah, mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih inklusif, adil, dan berkesetaraan,” ujar Widya.

 

Bimtek tersebut diikuti sebanyak 50 peserta dan turut dihadiri perwakilan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang PMKPM dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

 

Adapun narasumber berasal dari Inspektorat dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

 

Melalui kegiatan ini, Pemkab Banjar berharap penerapan Pengarusutamaan Gender semakin kuat di seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga mampu menghadirkan kesempatan yang setara, pelayanan yang inklusif, serta manfaat yang adil bagi masyarakat.

 

 

 

 

Pos terkait