Pemkab Banjar memperluas penerapan sistem pembayaran nontunai QRIS untuk retribusi parkir dan pelayanan publik guna menggenjot PAD.
Martapura, Kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memperkuat strategi digitalisasi transaksi daerah dengan memperluas penggunaan pembayaran nontunai di berbagai sektor pelayanan publik. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran retribusi parkir dan mendorong seluruh perangkat daerah pengelola retribusi menggunakan sistem serupa.
Upaya tersebut menjadi perhatian dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Banjar yang digelar di Sky Convention Center, William Tandiono Complex, Kecamatan Gambut, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq, Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala DPC Bank Indonesia Kalimantan Selatan Roni Ferdiansyah, serta sejumlah pejabat dan peserta TP2DD.
Perkuat Pendapatan Daerah Lewat Sistem Digital
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menekankan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak cukup hanya dengan menyediakan metode pembayaran elektronik. Lebih dari itu, sistem digital harus terintegrasi dengan pengelolaan keuangan, mulai dari pendataan, penetapan kewajiban, pembayaran, pencatatan hingga pelaporan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Habib Idrus juga mendorong perluasan pilihan pembayaran bagi masyarakat melalui QRIS, virtual account, mobile banking, internet banking, serta kanal perbankan lainnya.
Dengan tersedianya berbagai pilihan tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi tanpa harus selalu menggunakan uang tunai.
Ia berharap TP2DD mampu menjadikan digitalisasi sebagai transformasi berkelanjutan, bukan sekadar program yang dilaksanakan untuk memenuhi agenda tahunan pemerintah.
Posisi Indeks Digitalisasi Jadi Perhatian
Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Nashrullah Shadiq mengungkapkan, berdasarkan pemaparan perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar masih berada di peringkat ke-24 se-Kalimantan dalam indeks digitalisasi daerah.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penerapan transaksi nontunai dan memperluas jangkauan layanan digital.
Salah satu program yang disiapkan adalah penggunaan QRIS untuk pembayaran retribusi parkir. Selain itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola retribusi juga didorong menyediakan fasilitas pembayaran berbasis QRIS.
Menurut Nashrullah, penerapan transaksi nontunai sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan positif, terutama pada layanan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Masyarakat mulai terbiasa memanfaatkan QRIS untuk menyelesaikan pembayaran layanan kesehatan.
Namun, perluasan sistem tersebut masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah perdesaan yang masyarakatnya belum sepenuhnya terbiasa menggunakan transaksi digital.
“Untuk mengatasi hal ini, kami akan meningkatkan sosialisasi serta mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas kode QRIS,” ucapnya.
Sosialisasi dan Apresiasi untuk Tingkatkan Penggunaan QRIS
Selain memperluas infrastruktur pembayaran, BPKPAD Kabupaten Banjar juga menyiapkan pendekatan untuk meningkatkan kebiasaan bertransaksi secara digital di lingkungan pemerintah daerah.
Salah satu gagasan yang tengah dikaji ialah pemberian apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang aktif menggunakan QRIS. Rencana tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Bank Indonesia.
Pemerintah daerah juga mendorong pelaku usaha dan pengelola layanan publik menyediakan fasilitas pembayaran digital agar masyarakat semakin mudah mengakses transaksi nontunai.
Sebagai bentuk penghargaan atas penerapan QRIS, dalam kegiatan HLM TP2DD tersebut turut diserahkan apresiasi kepada sejumlah perangkat daerah dan pengelola layanan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta RSUD Ratu Zalecha menerima apresiasi sebagai pengguna QRIS dengan nilai transaksi terbesar. Sementara itu, UPTD Puskesmas Kertak Hanyar memperoleh penghargaan untuk frekuensi transaksi terbanyak.
Adapun Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan mendapat apresiasi dalam kategori perangkat daerah pendukung layanan pembuatan QRIS.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Banjar berharap penggunaan pembayaran digital semakin meluas, pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih tertib, serta pelayanan publik dapat berlangsung lebih praktis dan transparan.
Perluasan transaksi nontunai juga diharapkan mampu mendukung optimalisasi PAD sekaligus mempercepat transformasi tata kelola keuangan daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
