Sekda Banjarbaru Sirajoni menekankan pentingnya efisiensi anggaran, adaptasi regulasi, hingga persiapan Adipura pada Rakor SKPD.
Banjarbaru, Kalselpos.com – Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong seluruh perangkat daerah untuk semakin adaptif menghadapi perubahan regulasi, kebutuhan pelayanan publik, hingga berbagai persoalan lingkungan dan sosial. Hal tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Banjarbaru, Selasa (6/10/2026).
Rakor yang digelar di Aula Gawi Sabarataan itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, yang mewakili Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby.
Dalam kesempatan tersebut, Sirajoni menyampaikan sejumlah arahan Wali Kota kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar lebih responsif terhadap dinamika kebijakan dan kondisi di lapangan.
Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu memastikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap berpedoman pada regulasi terbaru, baik yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah.
“Kalau ada perubahan aturan, kita harus segera memahami dan mengetahuinya. Jangan sampai dalam mengaplikasikan kegiatan di wilayah, kita justru terbentur atau ketinggalan dengan aturan yang sudah berubah,” ujar Sirajoni.
Ia juga meminta regulasi daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat agar dievaluasi. Penyesuaian tersebut dinilai penting supaya kebijakan pemerintah tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain regulasi, persoalan keterbatasan anggaran turut menjadi perhatian dalam rakor. Perangkat daerah diminta lebih selektif dalam menyusun dan melaksanakan program dengan mengutamakan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran kegiatan kita terbatas. Jadi perlu dikoreksi benar-benar mana yang primer dan menjadi prioritas untuk pelayanan kepada masyarakat. Kalau yang sekunder, mungkin bisa ditunda terlebih dahulu,” katanya.
Fokus Persiapan Adipura
Dalam rakor tersebut, pengelolaan lingkungan juga menjadi salah satu pembahasan penting, terutama dalam menghadapi penilaian Adipura 2026.
Pengelolaan sampah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kebersihan kawasan. Aspek tata kelola, ketersediaan sarana prasarana hingga penanganan sampah sejak dari sumbernya juga perlu diperkuat.
Berdasarkan data persiapan Adipura di Banjarbaru, sampah sisa makanan menjadi salah satu komponen terbesar. Karena itu, pemilahan sampah dari sumber serta pengelolaan sampah organik menjadi perhatian yang perlu ditingkatkan.
Rakor juga membahas sejumlah persoalan lainnya, mulai dari kedisiplinan ASN dan Non-ASN, pengawasan terhadap bangunan yang berpotensi menyalahi tata ruang, hingga upaya menekan angka pengangguran terbuka.
Perangkat daerah diminta mengambil peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam menangani persoalan pengangguran di Kota Banjarbaru.
Sementara itu, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kekeringan juga kembali menjadi perhatian. Pemerintah daerah menekankan agar langkah mitigasi dilakukan sejak dini, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Dalam hal bencana, kita jangan tiba masa tiba akal. Pencegahan harus dipikirkan sejak awal, bukan setelah terjadi,” tegas Sirajoni.
Rangkaian kegiatan Rakor kemudian ditutup dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada dua lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang kini bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
