Pansus BBM DPRD Kalsel memfinalisasi draf rekomendasi pengawasan penyaluran BBM bersubsidi berbasis data bersama aparat penegak hukum.
Banjarmasin, kalselpos.com – Pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kalsel diarahkan semakin terukur dan berbasis data. Hal itu menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel saat memfinalisasi rekomendasi, Kamis (1/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus HM Syaripuddin SE MAP., dan dihadiri unsur Polda Kalsel, Kejati Kalsel, Korem 101/Antasari, serta Satgas BBM.
Bang Dhin, panggilan akrab HM Syaripuddin mengatakan, rekomendasi disusun berdasarkan hasil pengumpulan data, konsultasi, dan pembahasan selama masa kerja pansus. Salah satu perhatian utama ialah memastikan sistem pengawasan mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“Beberapa poin utama yang menjadi perhatian pansus antara lain integrasi data antarinstansi, deteksi transaksi tidak wajar, audit terhadap SPBU, optimalisasi pemanfaatan CCTV, verifikasi data, serta penguatan sanksi terhadap pelanggaran,” katanya.
Pansus juga mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Evaluasi dinilai diperlukan untuk melihat efektivitas pengawasan dan menjawab persoalan di lapangan.
Syaripuddin berharap rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Pemprov Kalsel.
Selanjutnya, hasil Pansus akan disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Kalsel untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan dan tindak lanjut instansi terkait.
