Pemkab Banjar menggelar rakor antisipasi kemarau panjang hingga awal 2027, menyoroti penurunan debit air Riam Kanan dan bahaya karhutla.
Martapura, Kalselpos.com –
Pemerintah Kabupaten Banjar menaruh perhatian serius terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menipisnya ketersediaan air bersih. Guna menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan unsur Forkopimda, TNI, Polri, dunia usaha, hingga para relawan.
Langkah antisipasi ini menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bakesbangpol Kabupaten Banjar di Ballroom Bukit Bintang Park And Resort, Kecamatan Karang Intan, pada Rabu (9/9/2026) pagi. Pertemuan ini merespons prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim kemarau panjang hingga awal tahun 2027.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menjelaskan bahwa musim kemarau mulai berdampak nyata pada penyusutan sumber air. Salah satu titik krusial yang mengalami penurunan debit air secara drastis adalah Waduk Riam Kanan di Kecamatan Aranio. Padahal, waduk tersebut memegang peran vital sebagai sumber air baku, penggerak sektor pertanian, serta penyedia energi bagi masyarakat luas.
Oleh karena itu, Yudi meminta PTAM Intan Banjar dan pengelola waduk untuk memperketat pemantauan ketersediaan air secara berkala. Upaya antisipasi sejak dini ini sangat penting, terutama jika curah hujan tetap rendah hingga bulan November mendatang.
Selain krisis air, ancaman karhutla juga mengintai wilayah Kabupaten Banjar, khususnya memasuki masa pascapanen. Kebiasaan sebagian masyarakat yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar berpotensi memicu titik api baru. Merespons bahaya ini, Yudi menginstruksikan para camat untuk aktif turun langsung ke desa-desa demi mengedukasi para petani. Pemerintah daerah menyarankan pendekatan melalui tokoh agama dan alim ulama agar ajakan mengelola lahan tanpa membakar dapat berjalan lebih efektif.
Yudi juga mengingatkan semua pihak untuk meredam penyebaran berita bohong terkait karhutla yang kerap memicu keresahan. Salah satunya adalah isu liar yang menuduh bahwa kebakaran lahan terjadi secara sengaja demi pembukaan perkebunan kelapa sawit. Pihak kecamatan dan desa wajib meluruskan informasi keliru tersebut dengan menyajikan fakta resmi dari instansi pemerintah agar masyarakat tidak terprovokasi.
Dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan warga juga tidak luput dari strategi penanganan pemerintah. Dinas Kesehatan kini bersiaga mengantisipasi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Instansi ini memastikan pasokan masker aman, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan kepungan asap.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali komitmen kerja bersama dalam menghadapi situasi darurat. Seluruh unsur seperti TNI, Polri, pelaku usaha, serta relawan kemanusiaan dari Buser 690 dan RAPI harus menyingkirkan ego sektoral. Pemerintah menekankan pentingnya memangkas sekat birokrasi agar penanganan di lapangan dapat berjalan secara cepat, tepat, dan terpadu demi keselamatan rakyat.
