Komisi I DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat membahas penggusuran lahan dan rumah anak yatim di Kelurahan Syamsudin Noor.
Banjarbaru, Kalselpos.com –
Komisi I DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat penting pada Jumat (14/8/2026). Rapat ini membahas persoalan penggusuran lahan dan rumah anak yatim. Kasus tersebut terjadi di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin.
Sejumlah pihak menghadiri rapat di Ruang Rapat Intan DPRD Banjarbaru. Peserta rapat meliputi DP3APMP2KB, Lurah Syamsudin Noor, dan Camat Landasan Ulin. Bagian Hukum serta Law Firm Nusantara Borneo Kemerdekaan Hukum Indonesia juga hadir.
Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari, memberikan pernyataan khusus. Beliau meminta jajarannya menangani persoalan tersebut secara hati-hati. Penanganan harus memperhatikan aspek hukum sekaligus kepentingan anak-anak yatim terdampak.
Ririk menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan kejelasan mekanisme penyelesaian kasus lahan ini. Prosesnya tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak yang berkepentingan.
“Komisi I ingin memastikan penanganan persoalan ini berjalan baik. Semua harus sesuai aturan dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Apalagi ada anak yatim yang terdampak di dalamnya,” ujar Ririk.
Ia menilai koordinasi antar-perangkat daerah dan instansi terkait sangat penting. Langkah tersebut krusial untuk mencari penyelesaian masalah yang tepat.
Ririk juga mendorong semua pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah. Pendekatan ini bertujuan mencegah konflik penggusuran berkembang menjadi lebih besar.
“Yang terpenting adalah mencari solusi terbaik. Semua pihak perlu duduk bersama agar masalah selesai secara adil,” katanya.
Komisi I DPRD Banjarbaru akan mempelajari hasil pembahasan rapat. Mereka menggunakan masukan dari para hadirin sebagai bahan penentu langkah berikutnya.
