Jakarta, Kalselpos.com — Pemerintah Kabupaten Tapin mulai mengencangkan strategi perburuan dana transfer dari pemerintah pusat untuk 2027. Langkah ini ditempuh di tengah penurunan penerimaan yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
Hal itu terungkap dalam kegiatan pendampingan pengusulan transfer ke daerah di Jakarta, Selasa, (22/4/2026).
Forum tersebut mempertemukan jajaran Pemkab Tapin dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.
Fokusnya pada mekanisme pengajuan anggaran, termasuk pemenuhan readiness criteria untuk berbagai skema pendanaan.
Wakil Bupati Tapin H Juanda mengatakan, pemahaman atas skema transfer pusat menjadi kunci agar usulan daerah tidak gugur di tahap administrasi.
“Daerah harus siap dari sisi perencanaan teknis dan data dukung. Tanpa itu, peluang sulit didapat,” ujarnya.
Juanda mengakui, pada 2026 Tapin mengalami penurunan dana dari pusat.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah lebih selektif sekaligus agresif dalam mengajukan program yang berpotensi didanai APBN. Sumber pendanaan yang dibidik antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, hingga insentif fiskal.
Sementara Sekretaris Daerah Tapin Unda Absori menambahkan, pendampingan tersebut beririsan langsung dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
“Hasilnya akan menjadi bahan bagi tim anggaran dalam menyusun kebijakan keuangan daerah tahun depan,” kata dia.
Menurut Unda, perangkat daerah diminta segera menyiapkan dokumen teknis sesuai syarat kementerian. Kelengkapan data menjadi faktor penentu dalam proses seleksi usulan.
Di tengah tekanan fiskal, pemerintah daerah kini tak hanya bergantung pada alokasi rutin. Persaingan antardaerah dalam memperebutkan dana pusat kian ketat, menuntut kesiapan perencanaan yang lebih presisi dan respons cepat terhadap kebijakan nasional.
Turut hadir Para Kepala SOPD Lingkungan Pemkab Tapin dan Staf dilingkungan dinas masing-masing.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
