Rantau, kalselpos.com — Pemerintah Kabupaten Tapin merapikan fondasi penganggaran tahun 2026. Dalam Ekspos Laporan Akhir Standar Harga Satuan (SHS), berlangsung di Hotel El Yogyakarta. Sabtu (28/2/2026).
Bupati Tapin H Yamani menekankan pentingnya disiplin anggaran agar belanja daerah lebih rasional dan terukur.
SHS, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), serta Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) diposisikan sebagai rambu utama penyusunan APBD. Menurut Yamani, standar tersebut bukan sekadar dokumen teknis, melainkan alat kontrol untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan akuntabel.
“Anggaran harus berbasis kinerja dan kewajaran biaya. Standar ini menjaga agar belanja tepat sasaran,” kata Yamani saat membuka kegiatan tersebut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Tapin Haris Fadilah melaporkan, penyusunan standar anggaran 2026 dilakukan melalui kajian teknis dengan pendampingan tenaga ahli.
“Tujuannya menyamakan persepsi antar-SKPD dan menutup celah perbedaan penetapan harga dalam perencanaan kegiatan, “ujarnya.
Dokumen ini memberi kepastian bagi perangkat daerah saat menyusun rencana kerja dan anggaran.
Ia menambahkan, standar yang seragam diharapkan meningkatkan efisiensi belanja dan mencegah pemborosan.
Ekspos juga menjadi ruang klarifikasi teknis bagi kepala SKPD agar penerapan SHS, ASB, SBU, dan HSPK selaras dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah menargetkan standar ini menjadi acuan tunggal dalam penyusunan APBD 2026.
Pemkab Tapin menggandeng tim tenaga ahli dari Universitas Gadjah Mada dalam proses penyusunan. Pemerintah berharap, penguatan standar belanja tersebut berujung pada layanan publik yang lebih efisien dan berkualitas.
Turut hadir pada pembukaan Wakil Bupati Tapin H Juanda, Pj Sekda Tapin Unda Absori, Asisten Administrasi Umum Fiqri Irmawan, Staf Khusus Bupati, Tenaga Ahli Bupati, serta Para Kepala SOPD Lingkup Tapin.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
