Anggota Komisi II DPRD Kalsel Firman Yusi mendesak pemda memasukkan program pemulihan ekonomi warga terdampak karhutla ke dalam RAPBD 2027.
Banjarmasin, kalselpos.com – Pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) perlu diantisipasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2027.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Firman Yusi SP, meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengidentifikasi wilayah terdampak, tingkat kerugian, serta kebutuhan bantuan bagi UMKM, petani, peternak dan nelayan.
Dia menegaskan, langkah tersebut penting agar program pemulihan disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan sekadar perkiraan. Karhutla dapat menghambat aktivitas usaha dan menurunkan pendapatan warga yang menggantungkan hidup pada sektor produktif.
“Jangan sampai setelah penanganan darurat selesai, masyarakat justru harus berjuang sendiri untuk memulihkan usahanya,” tegasnya, di Banjarmasin, Minggu (18/10/2026).
Wakil Ketua Bapemperda sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kalsel, itu mengusulkan sejumlah opsi dukungan, mulai dari bantuan modal, sarana produksi, pembiayaan terjangkau, hingga pendampingan dan fasilitasi pemasaran.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menghindari tumpang tindih bantuan.
Menurut Firman, penanganan Karhutla harus mencakup pemadaman, perlindungan kesehatan, dan pemulihan ekonomi secara terpadu.
Dengan perencanaan anggaran yang terukur, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan usaha dan memulihkan penghidupan setelah bencana.
