Banjarbaru, kalselpos.com
– Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2026 dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, kelayakan hidup, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
Wali Kota Banjarbaru, Hj Lisa Halaby, menyampaikan kebijakan pembahasan UMK ini perdana dilaksanakan di kotanya, sebelumnya kebijakan selalu mengikuti penetapan Pemprov Kalsel.
Penetapan upah minimum tidak semata-mata berorientasi pada angka, melainkan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Dengan demikian, hubungan industrial yang harmonis dapat terus terjaga.
Untuk diketahui, pada tahun 2025, UMK Kota Banjarbaru masih mengikuti besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan sebesar Rp3.496.195 per bulan. Hal tersebut dikarenakan Banjarbaru belum memiliki Dewan Pengupahan Kota, sehingga penetapan UMK mengacu pada keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.
Sementara itu, penetapan UMP maupun UMK tahun 2026 hingga kini masih menunggu regulasi turunan dari pemerintah pusat sebagai dasar perhitungan. Proses pembahasan telah berjalanq melalui forum pengupahan di tingkat provinsi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, produktivitas tenaga kerja, serta kemampuan dunia usaha.
Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan seluruh proses akan dilakukan secara hati-hati dan berkeadilan. Apabila nantinya besaran UMK Banjarbaru Tahun 2026 telah ditetapkan, hasil tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
