11 Nama Dosen FH ULM yang diduga lakukan Rekayasa terkait Artikel Ilmiah semuanya bergelar Doktor

Teks Foto : Iwan Aflanie (kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com-Siapa saja sih 11 orang dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FH ULM ) Banjarmasin yang diduga melakukan rekayasa terkait syarat permohonan guru besar ?

Menurut Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM, Iwan Aflanie, yang dikonfirmasi kalselpos.com, Selasa (09/07/2024) pagi, ke 11 dosen tersebut ternyata semuanya bergelar Doktor hukum.

Bacaan Lainnya

“Ya, ke-11 dosen FH ULM itu semuanya bergelar Doktor atau lulusan S-3 hukum,” jelasnya.

Sedang terkait para Doktor tersebut mengirimkan artikel ilmiah ke ‘Jurnal Predator’, disebutkan Iwan Aflanie, oleh kalangan perguruan tinggi di Indonesia, istilah ‘Jurnal Predator’ sudah tidak asing lagi.

” ‘Jurnal Predator’ artinya jurnal yang dianggap tidak sah, lantaran karya ilmiah yang didapat dengan cara membeli, mulai seharga Rp10 juta sampai Rp100 juta,” bebernya.

Karena itulah, sambung Iwan Aflanie, para dosen hukum bergelar Doktor tersebut diduga merekayasa syarat permohonan guru besar, dengan cara mengirimkan artikel ilmiah mereka, dianggap ke ‘Jurnal Predator’, bukan melewati jalur resmi alias standar prosedur di perguruan tinggi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan menurunkan tim untuk memeriksa sebelas orang dosen Fakultas Hukum ULM Banjarmasin.

Diketahui, kesebelas orang dosen FH ULM tersebut diduga merekayasa syarat permohonan guru besar, dengan cara mengirim kan artikel ilmiah ke ‘Jurnal Predator’.

“Iya benar terkait hal tersebut, kami diminta langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membentuk tim internal guna melakukan klarifikasi, memastikan ada atau tidaknya pelanggaran integritas akademik, ” ucap Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM, Iwan Aflanie.

Ia menyampaikan, tim internal atau investigasi yang dibentuk berjumlah lima orang untuk mengusut tuntas masalah pelanggaran integritas akademik. Selanjutnya dasar klarifikasi itu adalah hasil investigasi tim Kementerian Pendidikan.

“Selama prosesnya kami juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian dan akan segera menyelesaikan dugaan kasus sebelas dosen ini, karena ULM didesak agar secepatnya memastikan, ada atau tidaknya pelanggaran, ” ujarnya.

Iwan membantah, terkait pembentukan tim investigasi yang mencari tahu siapa pengadu atau Whistleblower yang membuat kasus ini menjadi ramai diperbincangkan.

“Kami akan lebih memfokuskan terkait surat perintah dari Kementerian terlebih dahulu daripada mencari tahu siapa pengadu atau Whistleblower, ” jelasnya.

Terlebih, menurutnya, kasus ini harus segera diselesaikan karena masalah ini adalah bukan dari (ULM) melainkan mereka yang telah diperiksa.

Ditanyakan terkait status sebelas dosen itu, mereka masih melakukan tugasnya sebagai guru besar.

Diketahui, pengaduan kasus ini sejak Desember 2023 dan bermula adanya laporan anonim.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait