Soal surat P2TL PLN yang ditembuskan ke Polisi dan Kejaksaan, Kabid Humas Polda Kalsel sebut : “Belum ada info”

Teks foto : Kombes Pol Mochamad Rifa'i SIK,

Banjarmasin, kalselpos.com– Pihak PLN, khususnya Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lambung Mangkurat Banjarmasin,
hingga Selasa (28/11/23) siang, pukul 13.30 Wita, belum memberikan klarifikasi, terkait surat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap warga yang membawa – bawa nama instansi Polda Kalsel dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin.

Manager PLN ULP Lambung Mangkurat Banjarmasin, Adriansyah Ekosaputro, saat coba dikontak, belum membalas WA kalselpos.com termasuk mengangkat telepon.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, sama halnya dengan Kejaksaan Negeri Banjarmasin, pihak Polda Kalsel melalui Kabid Humas, Kombes Pol Mochammad Rifa’i SIK, dengan tegas mengaku, belum menerima surat tembusan yang disampaikan PLN, terkait surat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik terhadap warga itu.

Saat kalselpos.com menanyakan, adakah surat tembusan operasi penertiban P2TL dari PLN ke Polda Kalsel ? Kabid Humas tegas menjawab, ” Belum ada info.”

Seperti diberitakan sebelumnya, operasi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik terhadap warga dan pelanggan oleh pihak PT PLN, yang membawa – bawa nama instansi Polda Kalsel dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin, dikeluhkan.

Pasalnya, surat yang ditembuskan ke tim Polda Kalsel dan Kejari Banjarmasin tersebut, membawa kesan ‘menakut – nakuti’ warga dan pelanggan yang terkena operasi penertiban listrik tersebut, sebagaimana diungkapkan Adi Misriansyah, warga Jalan Simpang Jahri Saleh, yang terkena operasi P2TL, pada 21 Nopember 2023 lalu.

Padahal, tunggakan atau denda terhadap warga itu, hanya sebesar Rp7,8 juta saja. “Kok, kasus saya seperti, harus dibawa ke polisi dan Kejaksaan. Saya kan jadi takut akhirnya,” ujarnya kepada kalselpos.com, Jumat (24/11/23) lalu.

Yang menyebabkan warga satu ini enggan membayar denda sebesar itu, dikarenakan, dia seolah tertuduh ‘mencuri’ listrik,

Diceritakan, awalnya warga bernama Adi Misriansyah, warga Jalan Simpang Jahri Saleh, ini mengajukan pemasangan listrik progam Multiguna dengan daya 900 selama 2 bulan, terhitung dari tanggal 14 Nopember 2023 sampai 12 Januari 2024, dan membayar biaya ke PLN sebesar Rp2.300.000.

Dalam prosesnya, daya 900 itu ternyata tidak cukup, hingga digantilah NCB-nya menjadi 2.200. Nah, dari sinilah warga tadi terkena P2TL, dan diharuskan membayar denda sebesar Rp7,8 juta.

Terpisah, dari sumber yang dimintai pendapatnya oleh kalselpos.com, menjelaskan, surat penyelesaian piutang atau denda P2TL, yang dibuat PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang ditandatangani oleh Manager, Adriansyah Ekosaputro, terkesan sepihak, tanpa memberitahu ke pelanggan, apa yang menyebabkan unsur hutangnya, termasuk vonis dan rumusan hitungannya.

Surat ini, membawa kesan pihak PLN terlalu memaksakan target capaian pendapatan Kwh, dengan menggunakan cara -;cara yang tidak benar, ujarnya.

Surat yang disampaikan itu, jelas bernada ‘ancaman’ yang tidak jelas, sekaligus biasa digunakan atau dipakai ke pelanggan PLN yang tidak patuh, sehingga pelanggan secara psikologis, merasa terganggu dengan dicantumkannya institusi penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang pada akhirnya, pelangan harus membayar, dengan tidak ikhlas dan sangat terpaksa, ucap sumber.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Banjarmasin, Dimas Nugraha Putra, yang dikonfirmasi kalselpos.com terkait surat tembusan PLN, mengatakan, surat tembusan, apakah masuk atau belum, hingga Senin (27/11/23) sore pukul 15.30 Wita, belum ada info.

Diakui, terkait yang disampaikan ke instansinya, memang ada pendampingan untuk penagihan PLN. “Tapi, surat ditembus apakah masuk atau belum, belum ada info,” jelasnya.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait