Sampit, kalselpos.com –
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ( Kotim) mengandalkan Desa Bapeang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Tim penilai pun sudah datang melakukan penilaian, Senin (14/8/2023).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotim, Raihansyah bersama Camat Mentawa Baru Ketapang Eddy Hidayat Setiadi mendampingi tim penilai lomba BUMDes tingkat provinsi yang berkunjung untuk melakukan penilaian di Desa Bapeang.
Dia mengatakan, sejumlah kelebihan dimiliki BUMDes Nusantara Jaya Mandiri milik Pemerintah Desa Bapeang. Hal itulah yang menjadi pertimbangan sehingga dipilih mewakili Kotim
“BUMDes di Bapeang ini sudah berbadan hukum. Selain itu, BUMDes di sini juga sudah menghasilkan PADes (pendapatan asli desa) dan semakin maju,” katanya.
Saat ini ada sekita 80 BUMDes di Kotim, namun sebagian belum memiliki legalitas atau badan hukum. Pihaknya menggandeng para pendamping desa untuk membantu BUMDes untuk mengurus legalitas badan usaha mereka.
BUMDes Nusantara Jaya Mandiri milik Pemerintah Desa Bapeang dinilai sudah maju. Untuk itulah BUMDes tersebut dipercaya mewakili Kotim untuk bersaing dengan BUMDes dari 12 daerah di Kalimantan Tengah pada lomba BUMDes tersebut.
Sebelum tim penilai dari provinsi datang melakukan penilaian, DPMD sudah melakukan evaluasi bersama berkaitan dengan indikator-indikator yang akan menjadi penilaian. Harapannya agar BUMDes Bapeang mampu menjadi yang terbaik.
Salah satu usaha yang dijalankan BUMDes ini adalah kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan gas elpiji bagi masyarakat. BUMDes juga bekerja sama dengan perusahaan untuk pengembangan kebun desa.
“Kami akui pasti masih ada kekurangan. Tetapi kekurangan inilah yang nanti akan kami koordinasikan dengan pihak tim penilai karena mereka juga sekaligus pembinaan terhadap BUMDes yang ada di Provinsi Kalteng,” ujarnya.
Raihansyah menambahkan, BUMDes merupakan salah satu pilar untuk kemajuan desa. BUMDes juga diharapkan menjadi penopang pembangunan desa karena tidak dapat dipastikan sampai kapan bantuan dari pemerintah pusat melalui program Dana Desa akan berjalan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
